Presiden Batal Lantik BG dan Usulkan Badrodin, Ini Komentar Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ia juga menghormati keputusan Presiden yang mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai kepala Polri.

"Saya menghormati Presiden yang sudah mengambil sikap," kata Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Namun, Novanto mengingatkan bahwa pencalonan Badrodin harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan. DPR, kata dia, baru bisa memproses pencalonan itu pada akhir Maret 2015 karena sudah memasuki masa reses mulai Kamis besok.

"Saat ini, semua anggota sudah ke dapilnya masing-masing," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencalonkan Badrodin sebagai kepala Polri untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.

"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi. (Baca: Batal Lantik Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti Calon Kapolri)

Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.

Belakangan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. (Baca: Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin)

KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut. KPK akan mempelajari terlebih dulu substansi putusan. (Baca: Tumpak: Kasus BG Tidak Bisa Dihentikan, KPK Buat Sprindik Baru atau PK)