Kompas.com - 18/02/2015, 16:54 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi. KOMPAS.com/Icha RastikaJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota sementara pimpinan KPK. Pengangkatan Johan bersamaan dengan dua pelaksana tugas lain, yaitu mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan akademisi Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji.

Terpilihnya tiga pimpinan sementara KPK itu seiring dengan pemberhentian sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Presiden Jokowi. Pemberhentian Abraham dan Bambang dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang berbeda. Satu posisi pimpinan lain di KPK masih kosong setelah masa jabatan Busryo Muqoddas berakhir pada akhir tahun lalu.

Sebelum bergabung dengan KPK, Johan pernah berprofesi sebagai jurnalis. Berikut profil Johan Budi:

Pendidikan:
Umum:
- Fakultas Teknik Universitas Indonesia (lulus pada 1992)

Khusus:
- Kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia (1988)
- Kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung (1977)
- Kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and ABC News Melbourne, Australia (2002)

Perjalanan karier:
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi (1992-1996)
- Kolumnis Harian Media Indonesia (1994-1999)
- Reporter dan editor Majalah Forum Keadilan (1995-2000)
- Editor kolom politik Majalah Tempo (2000-2001)
- Kepala Biro Jakarta dan Luar Negeri di Tempo (2002-2003)
- Editor kolom nasional Majalah Tempo (2003-2004)
- Editor kolom investigasi di Majalah Tempo (2004-2005)
- Dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul (2004-2005)
- Juru Bicara KPK (2006-2014)
- Deputi Pencegahan KPK (2014-sekarang)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
BERITA DAERAH
Panglima TNI Marah!
Panglima TNI Marah!
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Nasional
Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Nasional
Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.