Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Akan Bertemu Wamenlu Korea Utara, Tak Ada Pembahasan Militer

Kompas.com - 10/02/2015, 23:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea/DPRK) Ri Jong Ryul mengatakan, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Kil Song tidak akan membahas permasalahan militer dalam kunjungannya di Indonesia.

"Wamenlu Ri Kil Song tidak membahas hubungan militer dengan Indonesia, hanya akan membahas kerja sama ekonomi dan politik," ujar Ri Jong Ryul di Kedutaan Besar DPRK, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menurut dia, Wamenlu Korut akan bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Indonesia. Kunjungan pada Kamis (12/2) bertujuan mengembangkan kerja sama politik dan ekonomi yang telah berlangsung sejak lama.

"Kunjungan antara pemimpin kedua negara telah beberapa kali dilakukan. Saat ini kami akan mengembangkan isu kerja sama ekonomi dalam hubungannya dengan kooperasi politik," ujar Jong Ryul.

Hubungan Indonesia - Korut sendiri memiliki sejarah panjang sejak dimulai pada tahun 1961. Kerja sama antara kedua negara meliputi perdagangan, politik, investasi, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain.

Sebelumnya pada Oktober 2013 Menlu Marty Natalegawa mengunjungi Korea Utara. Saat itu, Natalegawa bertemu Presiden Presidium Kim Yong Nam untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi terkait rencana pembukaan kawasan ekonomi khusus di setiap provinsi Korea Utara.

Sementara pada Agustus 2014 Menlu Korut Ri Su-Yong bergantian mengunjungi Indonesia untuk berdialog tentang peluang kerja sama di bidang ekonomi, sosial budaya dan olahraga dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu Ri Su-Yong juga sempat berkenalan dengan Presiden Joko Widodo yang saat itu masih berstatus presiden terpilih.

Eratnya hubungan kedua negara tergambar dalam Festival Bunga "Kimilsungia" yang diadakan setiap April untuk menghormati mantan presiden Kim Il Sung.

"Kimilsungia" merupakan bunga yang berasal dari Indonesia, yang diberikan Bung Karno saat kunjungan Kim Il Sung ke Tanah Air pada April 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com