Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cukup, Jokowi! Bertindak dan Berantaslah Korupsi Sekarang"

Kompas.com - 10/02/2015, 16:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah perempuan yang mengatasnamakan diri sebagai Perempuan Indonesia Antikorupsi mengadakan aksi dukungan di pelataran gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (10/2/2015). Mereka mendorong agar Presiden segera bertindak atas upaya pelemahan KPK dan meluruskan kembali upaya pemberantasan korupsi.

"Mandat ini kami beri ke Jokowi sebagai Presiden untuk menjalankan tugasnya. Salah satunya untuk memberantas korupsi," ujar juru bicara Perempuan Indonesia Antikorupsi, Ririn Sefsani, di gedung KPK, Jakarta.

Ririn mengatakan, masyarakat sudah jenuh melihat Presiden Joko Widodo yang tampak tidak menunjukkan pengaruhnya sebagai kepala negara untuk menyelesaikan persoalan itu. Jika Jokowi peduli dengan upaya pemberantasan korupsi seperti janjinya dulu saat kampanye dalam Pilpres 2014, Riris menilai semestinya Jokowi mampu bergerak cepat.

"Kami perintahkan Jokowi bahwa kami perempuan konstituen yang tidak pegang cek kosong untuk memilih Jokowi," kata Riris.

Riris lantas menyebutkan sembilan desakan kelompok atas nama perempuan Indonesia itu kepada Jokowi. Kelompok ini pun membuat petisi online di change.org/9gebrakan.

Adapun sembilan desakan mereka, yaitu:
1. Cukup KPK dilemahkan
2. Cukup pembusukan institusi hukum
3. Cukup koruptor kebal hukum
4. Cukup angkat pejabat korup
5. Cukup kongkalikong dan transaksi politik kotor
6. Cukup "rekening gendut"
7. Cukup foya-foya dengan uang rakyat
8. Cukup wariskan budaya korupsi
9. Cukup pembiaran perampasan sumber daya alam.

"Kami semua yang telah memilih dan menjadikanmu Presiden, pemimpin negeri ini, kami nyatakan cukup! Kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi sekarang," kata Riris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com