Pers dan Gerakan Penyelamatan KPK

Kompas.com - 09/02/2015, 15:02 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Agus Sudibyo

JAKARTA, KOMPAS - Peristiwa penangkapan komisioner KPK, Bambang Widjojanto, oleh polisi pada Januari lalu melahirkan situasi baru dalam kehidupan pers Indonesia. Sebelum peristiwa ini, para pengamat masih berasumsi pers Indonesia terbelah jadi dua kelompok: mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan menentangnya. Namun, begitu kasus penangkapan Bambang Widjojanto meledak, pers menunjukkan kecenderungan sama: bersikap kritis terhadap Jokowi.

Mayoritas media mempertanyakan inkonsistensi Presiden dalam proses pergantian Kepala Polri dan independensi Presiden terhadap kelompok politik yang mendukung dirinya. Mayoritas media menuntut kesigapan Presiden dalam menyelamatkan KPK secara kelembagaan. Tanpa terkecuali, hal ini juga terjadi pada media-media yang sebelumnya dianggap bersimpati kepada Presiden Jokowi.

Sisi baik

Kasus kriminalisasi atas komisioner KPK seakan telah "mempersatukan" pers Indonesia. Dikotomi antara pers yang pro dan kontra terhadap pemerintahan Jokowi untuk sementara kurang relevan. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi tidak lagi menempati posisi sebagai media darling karena begitu banyak pemberitaan bernada sumbang tentang dirinya.

Boleh dikata, kita sedang menyaksikan sisi baik dari kemerdekaan pers. Simpati dan pembelaan banyak media terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden tahun lalu tak jadi halangan bagi mereka bersikap kritis terhadap yang bersangkutan jika situasi politik memaksa demikian.

Dalam kasus kriminalisasi komisioner KPK, tak ada fanatisme buta terhadap seorang pemimpin. Yang ada adalah keberpihakan yang beralasan dan kritis. Maka, bisa saja seorang presiden yang telah lama menjadi media darling tiba-tiba menjadi sasaran sinisme pers karena dianggap mengecewakan masyarakat.

Tentu ini perkembangan yang menggembirakan. Suksesi kepemimpinan nasional tahun 2014 telah membuat citra pers nasional terpuruk. Pers secara umum dianggap bagian dari sumber masalah dalam pemilu. Banyak media secara terang-terangan memperagakan sikap partisan dan memosisikan sebagai bagian dari tim pemenangan pemilu. Media kehilangan karakter sebagai institusi sosial dan larut jadi sarana pengejaran kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks inilah, kasus "Cicak vs Buaya" jilid kedua memberikan kesempatan bagi pers untuk merehabilitasi citra diri di hadapan khalayak. Yang dibutuhkan kemudian adalah konsistensi dan kontinuitas.

Keberpihakan pers terhadap KPK semakin berharga karena pengalaman menunjukkan, hanya pers dan masyarakat sipil yang memiliki militansi untuk menyelamatkan KPK. Kita dapat melihatnya sejak konflik "Cicak vs Buaya" jilid pertama tahun 2009. Saat itu, secara diametral KPK juga sedang berhadap-hadapan dengan Polri. Upaya KPK mengungkap "rekening gendut" para perwira Polri memicu reaksi perlawanan. Dua anggota KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dan sebulan kemudian ditahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X