Kompas.com - 06/02/2015, 20:18 WIB
Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti membenarkan adanya pengajuan permohonan penyitaan dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebutkan, permohonan itu ditujukan untuk melengkapi proses penyidikan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka kasus dugaan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

"Ya, ada salah satu salinan dokumen yang kita perlukan untuk penyelidikan. Kalau kami minta begitu saja, KPK pasti tidak mau kasih, maka kami minta persetujuan penetapan ke pengadilan untuk bisa dijadikan barang bukti," kata Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Badrodin menilai, dengan adanya penetapan pengadilan itu, KPK berkewajiban menyerahkan dokumen terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diinginkan kepolisian.

"Kemarin KPK datang, meminta RH (riwayat hidup) personel Polri, ya kami kasih. Maka kami memerlukan seperti itu, maka harapan saya bisa diberikan," katanya.

Menurut Badrodin, keputusan melayangkan surat permohonan penyitaan adalah kewenangan penyidik. Ia mengaku tak bisa memutuskan apakah hal itu diperbolehkan atau tidak.

"Itu kewenangan penyidikan, tetapi itu dilakukan untuk bisa melengkapi penyidikan yang dilakukan Bareskrim," kata dia.

Ajukan izin penyitaan ke PN Jaksel

Seperti diberitakan, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutisna mengatakan, sudah ada pengajuan permohonan izin dari kepolisian untuk melakukan penyitaan dalam kasus yang menjerat pimpinan KPK, Bambang Widjojanto.

"Surat izin penyitaan untuk barang bukti atas nama BW (Bambang Widjojanto) sudah ada dari penyidik, sudah diajukan, tetapi belum ada surat penetapan (dari pengadilan)," kata Made saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/2/2015) malam.

Namun, Made mengatakan, saat ini surat permohonan itu tengah diproses pihak pengadilan. Permohonan akan diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan apakah penyitaan disetujui atau tidak.

"Satu-dua hari inilah prosesnya. Nanti ketua pengadilan akan kaji. Tinggal disetujui atau tidak. Paling tidak, hari Senin sudah ada jawabannya," ujar Made.

Terkait kabar soal penggeledahan hari ini, Made menepisnya.

"Yang bisa saya pastikan, untuk keluarnya izin, sampai sekarang belum ada," kata Made.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.