Kompas.com - 03/02/2015, 15:03 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Harifin A Tumpa

JAKARTA, KOMPAS - Akhir-akhir ini ramai dibicarakan perihal ditetapkannya tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh KPK dan ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Tontonan ini menarik untuk dikaji secara hukum dan moral/etika.

Dari segi hukum dan wewenang, mungkin tidak ada yang salah, tetapi  segi etika antar-sesama penegak hukum mungkin ada masalah. Penetapan Budi Gunawan (BG) yang mungkin dipertanyakan orang adalah kenapa tidak ada komunikasi atau diskusi yang cukup antara Polri dan KPK. Padahal, Polri juga menangani kasus rekening gendut yang sudah mengemuka beberapa tahun lalu.

Penangkapan Bambang Widjojanto (BW) yang mungkin dipertanyakan orang adalah mengapa Polri tidak melalui kebiasaan selama ini, yaitu panggil dulu, apabila tidak datang, baru ditangkap. Kesemua fenomena ini mengesankan adanya arogansi sektoral dan balas dendam.

Arogansi dan balas dendam merupakan bibit ketidakobyektifan dan timbulnya akal tidak sehat  yang pada akhirnya akan melibatkan lembaga peradilan, yang kalau tidak hati-hati bisa terseret arus yang membahayakan independensi lembaga peradilan. Peristiwa ini sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, tetapi peristiwa ini mudah-mudahan akan menjadi pelajaran berharga bagi para penegak hukum kita.

Sekarang ini terdengar berita bahwa akan diajukan praperadilan atas tindakan tersebut di atas.

Praperadilan

Pihak yang terlibat dalam suatu proses pidana, baik sebagai tersangka atau saksi korban maupun penyidik atau penuntut umum, dapat mengajukan keberatan, baik secara vertikal maupun horizontal, apabila menganggap ada tindakan penyidik/penuntut umum yang dianggap menyimpan dari aturan hukum yang benar.

Keberatan secara vertikal adalah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang melakukan tindakan. Keberatan horizontal adalah keberatan kepada pengadilan negeri yang lazim disebut praperadilan. Praperadilan adalah upaya hukum yang dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum. Di dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan ini sifatnya limitatif, dalam arti tidak semua tindakan penyidik atau penuntut umum dapat diajukan praperadilan. Di masa-masa yang lalu, ada hakim yang mencoba keluar dari ketentuan yang terbatas ini, misalnya ada hakim yang pernah mengabulkan permohonan praperadilan terhadap suatu penangkapan yang dilakukan oleh polisi Australia. Orang yang ditangkap tersebut seorang buronan dari Indonesia yang terlibat dalam kasus BLBI. Mahkamah Agung (MA) tidak membenarkan tindakan tersebut dan memberikan sanksi administratif kepada hakim itu karena MA berpendapat bahwa praperadilan Indonesia tidak menjangkau penegak hukum negara asing.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X