Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Pelapor Abraham Samad Minta Kliennya Dijaga Anggota Polisi

Kompas.com - 02/02/2015, 19:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Haris Septiansyah selaku kuasa hukum Feriyani kembali mendatangi Bareskrim Polri, untuk meminta agar kliennya tersebut diberi penjagaan oleh polisi. Sebelumnya, mewakili kliennya tersebut, Haris telah melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, atas dugaan pemalsuan dokumen.

"Intinya, klien kami merasa terganggu dengan adanya pemberitaan di media. Akhir-akhir ini, klien kami merasa kurang nyaman atas pemberitaan terkait laporan atas kasus pemalsuan dokumen," ujar Haris, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Senin (2/2/2015).

Sebagai informasi, Feriyani saat ini telah ditetapkan oleh Polda Sulawesi Selatan, sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen. Haris menjelaskan, pada  29 Januari 2015, sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut kepada Bareskrim Polri. Oleh Bareskrim Polri, Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan.

Terkait kasus yang sama, pada Minggu (1/2/2015), melalui kuasa hukumnya, Feriyani melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Polri. Samad diduga terkait kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan pada tahun 2007.

Haris menjelaskan, perkara tersebut berawal dari keperluan Feriyani untuk membuat paspor. Saat itu, domisili Feriyani, sebut Haris, masih di Pontianak, Kalimantan Barat. Karena mengami kesulitan administrasi, Feriyani disarankan temannya untuk pindah ke Makassar, dan kemudian ditawarkan bantuan untuk mengurus pembuatan paspor.

Saat di Makassar, Feriyani kemudian ditawarkan bantuan oleh Samad dan temannya yang bernama Uki. Menurut Haris, bantuan yang diberikan, adalah dengan memasukkan identitas Feriyani ke dalam kartu keluarga Samad. Namun, menurut Haris, diduga telah terjadi pemalsuan identitas dalam dokumen paspor yang dimiliki Feriyani.

"Barang buktinya ada, tetapi untuk keamanan klien, jadi tidak dibawa. Biar penyidik yang meminta secara formil, baru akan dibawa," kata Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com