Dalam Politik, Hanya Kepentingan yang Abadi

Mayoritas anggota DPR tidak menghiraukan isu rekening tak wajar Budi. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa, misalnya, mengatakan memiliki rekening gendut bukan masalah. "Kalau misalnya rekeningnya gendut karena dapat hibah, warisan, tanah, dan sebagainya, tidak masalah," ujarnya.

Sembilan dari 10 fraksi DPR justru mendukung usulan Presiden Jokowi. Mereka menyetujui pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri melalui proses kilat uji kepatutan dan kelayakan meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka.

Memudarnya sekat koalisi juga terlihat dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada menjadi UU. KMP yang sebelumnya gigih memperjuangkan pilkada oleh DPRD tiba-tiba berbalik menyetujui perppu pilkada langsung.

Pragmatis

Perkembangan relasi antarfraksi ini menunjukkan ikatan koalisi di parlemen tidak selalu solid. Tak ada jaminan fraksi-fraksi dalam satu koalisi berpandangan dan bersikap sama.

Bisa saja fraksi-fraksi KMP yang menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (oposisi) justru mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya, fraksi-fraksi KIH juga dapat mengambil posisi berseberangan dengan Presiden.

Fenomena ini sudah terjadi sejak awal reformasi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diusung sebagai presiden keempat RI oleh kelompok parpol yang menamakan poros tengah. Namun, poros tengah pula yang melengserkan Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001.

Pada 2009, belum genap tiga bulan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dilantik, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Manuver parpol terkait hak angket Bank Century membuat suasana politik parlemen pada 2009 dan 2010 lumayan gaduh. Guna mengerem kegaduhan ini, Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan Parpol Anggota Koalisi Pemerintahan (Setgab). Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Setgab Koalisi.

Pada pemerintahan JKW-JK, benih-benih "gangguan" dari parlemen secara keseluruhan mulai terlihat. Setidaknya ada beberapa kasus yang ditengarai akan dimanfaatkan DPR untuk "mengganggu" pemerintah, di antaranya kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak dan penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Akhirnya, adagium tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, kecuali kepentingan, agaknya masih akan tetap berlaku. Begitu pula koalisi, sepertinya sulit mencari yang abadi. (ANITA YOSSIHARA)