Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meruntuhkan Mitos ”Orang Suci”

Kompas.com - 02/02/2015, 09:35 WIB

Perseteruan ini juga penting dalam rangka menciptakan sikap saling menguji di antara keduanya. Mengikuti hukum Darwinian, hanya lembaga tebersihlah yang akan survive (the survival of the cleanest). Ada baiknya kedua lembaga dibiarkan berdialektika dalam rangka saling ”membentuk” dan mengoreksi dalam pengertian positif. Masing-masing terlibat dalam sebuah dialektika hukum yang hidup, saling menguji dan mengoreksi. Dalam kondisi demikian, ”standar kebersihan” di kalangan Polri akan naik dengan sendirinya, seiring dengan proses dialektika dimaksud.

Jika hukum Darwinian dipakai untuk mengevaluasi standar ”kebersihan”, Polri tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan lembaga kompetitornya, KPK. Polri harus memperketat diri ketika mengajukan nama calon pimpinannya. Tidak boleh asal comot, terlebih mengusung kepentingan tertentu.

Ketika ada unsur pimpinan yang diperkarakan KPK, jangan ada pembelaan membabi buta terhadap yang bersangkutan. Kenyataannya, pembelaan Polri terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan terkesan hanya mengedepankan semangat esprit de corps dalam rangka melindungi kepentingan sesama anggota, bukan semangat mengedepankan obyektivitas perkara.

Dialektika hukum di antara keduanya, pada gilirannya, akan membentuk ruang-ruang fastabiqul khairat (perlombaan dalam kebajikan). Mungkin ada baiknya otak kita tidak diokupasi oleh prakonsepsi tentang setiap lembaga yang bersifat menghakimi.

Pengasosiasian KPK sebagai ”cicak” dan Polri sebagai ”buaya” menyiratkan bias penghakiman tersebut, sekalipun faktanya memang demikian. Dalam hal ini, pertarungan Cicak vs Buaya dipersepsikan sebagai pertarungan antara yang baik (KPK) vs yang jahat (Polri).

Langkah alternatif

Menyikapi ”habisnya” pimpinan KPK, Presiden dapat mempertimbangkan salah satu dari ketiga langkah alternatif berikut ini. Pertama, Presiden segera mengambil langkah darurat untuk mengangkat Pelaksana tugas (Plt) yang diambilkan dari unsur internal KPK sendiri.

Kedua, Presiden segera mengganti semua unsur pimpinan KPK yang beperkara dengan merekrut pimpinan yang baru. Ketiga, membiarkan pimpinan KPK lowong hingga waktu pemilihan pimpinan baru tiba. Apa pun langkah yang diambil Presiden tidak akan berpengaruh terhadap kinerja KPK secara kelembagaan karena tiap-tiap divisi yang ada di dalamnya telah memiliki agenda dan programnya masing-masing.

Pendek kata, upaya meruntuhkan mitos ”orang suci” KPK—seharusnya—tidak akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga itu jika yang bekerja adalah sistem, bukan orang per orang. Habisnya unsur pimpinan di KPK tidak berarti eksistensi lembaga ini habis.

Sejalan dengan itu, intervensi Presiden dalam perseteruan KPK-Polri tidak untuk menyelamatkan orang per orang, tetapi demi eksistensi kelembagaannya.

MASDAR HILMY
Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com