Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Bentuk Tim Khusus untuk Selidiki Kasus Bambang Widjojanto

Kompas.com - 29/01/2015, 15:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman Budi Santoso setelah bertemu dengan Bambang, Kamis (29/1/2015).

"Jadi kita sudah selesai melakukan diskusi dan mendengar informasi mengenai pengaduan Bambang dan kuasa hukumnya. Informasi yang dibutuhkan sudah diperoleh," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang.

Budi mengatakan, tim tindak lanjut tersebut akan dipimpin oleh Komisioner Ombudsman Bidang Pengawasan Pranowo Dahlan. Selain itu, tim juga akan diisi oleh tujuh orang asisten Ombudsman.

Budi menambahkan, pada dasarnya Ombudsman hanya menerima pengaduan dan berusaha menindaklanjuti. Ombudsman akan memelajari informasi tersebut, apakah benar telah terjadi sesuai apa yang diadukan.

Budi membenarkan bahwa pengaduan tersebut terkait dugaan mala-administrasi yang dilakukan Bareskrim Polri. Namun, saat ini Ombudsman belum bisa mengumumkan hal-hal apa saja yang diduga terkait mala-administrasi. Jika diumumkan sekarang, kata Budi, maka dikhawatirkan beberapa administrasi tersebut dapat diubah atau dihilangkan.

"Substansinya tidak bisa diberitahu, nanti bisa mengganggu penyelidikan," ujar Bambang yang ikut hadir dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman.

Budi mengatakan, tim tersebut akan mulai bekerja sejak hari ini. Meski dalam surat perintah disebutkan waktu penyelidikan selama satu bulan, tim akan bekerja cepat, dan berusaha menghasilkan rekomendasi dalam waktu cepat.

"Dalam waktu dekat, kami akan berusaha menghasilkan rekomendasi kepada Presiden, Polri, dan KPK," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com