Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Tanya Pak Menko Polhukam

Kompas.com - 27/01/2015, 22:03 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani enggan berkomentar terkait tudingan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui manuver para politisinya dalam sepekan ini. Ia hanya memberikan jawaban singkat dan meminta wartawan menanyakannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

"Tanya Pak Menkopolkam (Menko Polhukam)," ujar Puan singkat, seusai menghadiri acara penganunegarahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), di Balairung Jaya Suprana School of Performing Arts, Mall of Indonesia, Jakarta, Selasa (27/1/2015) malam.

Ditanya lebih lanjyt soal tudingan bahwa pelemahan terhadap KPK dilakukan untuk melindungi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Puan kembali melontarkan jawaban yang sama. 

"Tanya Menkopolkam (Menko Polhukam)," ujar Puan, seraya berlalu.

Sebelumnya, Puan mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tidak menganggap bahwa konflik antara KPK dan Polri sebagai konflik antar institusi. Menurut putri Megawati Seokarnoputri ini, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang berada di dalam kedua institusi tersebut memiliki visi dan misi untuk membangun bangsa, independen, netral dan bisa berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada.

"Jadi bukan institusinya yang kita masalahkan," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com