Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura: Jokowi Hanya Sekadar "Blusukan", Tidak Jelas Apa yang Dilakukan

Kompas.com - 27/01/2015, 14:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, mengkritik Presiden Joko Widodo jelang 100 hari kepemimpinannya. Menurut Suding, Jokowi harus melakukan evaluasi besar, khususnya kinerja Kabinet Kerja.

"Enggak jelas sama sekali. Orientasi kerjanya enggak jelas, hanya sekadar blusukan ke sana kemari, tidak jelas apa yang dilakukan Jokowi," kata Sudding, saat diminta menanggapi 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Sama halnya dengan Jokowi, kata Sudding, banyak menteri di Kabinet Kerja yang ia anggap tak memiliki tolok ukur jelas dalam bekerja. Untuk itu, Jokowi dinilai perlu melakukan evaluasi Kabinet Kerja. (Baca: Fadli Zon: Pemerintahan Jokowi Lebih Banyak "Entertainment" daripada Hasilnya)

Sudding bahkan mendorong Jokowi untuk tidak ragu melakukan reshuffle pada menteri yang kinerjanya jeblok. Bagi Sudding, evaluasi menjadi harga mutlak agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu mewujudkan semua janji politik.

Dalam evaluasi tersebut, lanjut Sudding, Presiden Jokowi dapat menilai obyektif kinerja menteri dan target yang diberikan. Sejalan dengan itu, harus dipastikan semua pembantunya bekerja sesuai dengan road map yang dijanjikan.

"Menterinya ikutan blusukan ke sana-kemari, panjat pagar, dan sebagainya, tapi tidak jelas orientasi kerjanya apa. Bangsa ini mau dibawa ke mana? Segera evaluasi, reshuffle supaya bangsa ini tidak terjerumus menjadi bangsa otopilot," kata Sudding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com