Demokrat: Tim Independen Harus Digeber Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Namun, harus ada aksi dan keputusan nyata yang dilakukan oleh tim independen untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua institusi penegak hukum.

"Tim itu harus digeber terus dan bekerja terus, sehingga bisa putuskan kebijakan apa yang tepat dalam waktu beberapa hari ini karena nanti kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terganggu," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015) siang.

Hal terpenting, kata Agus, solusi yang dihasilkan oleh tim independen harus adil dan mengakomodasi kepentingan dua institusi, baik KPK atau pun Polri. Pasalnya, kedua institusi ini sama-sama penting perannya dalam masyarakat.

"Kalau sampai KPK terganggu maka pemberantasan korupsi bisa terganggu. Kalau polri terganggu, masalah penegakkan hukum terganggu. Kedua institusi ini jangan sampai ada yang memberatkan dan jangan sampai ada yang kurang tepat," ujarnya.

Kisruh KPK Polri bermula saat KPK menetapkan calon Kapolri tunggal, Komjen (pol) Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan rekening gendut. Tak lama setelah itu, KPK menangkap Bambang dan menjadikannya tersangka atas dugaan meminta saksi memberikan keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Kontsitusi pada 2010 lalu.

Presiden membentuk tim independen yang terdiri dari enam orang, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashidiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar. Selain itu, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.