Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Hanya dengan Tiga Pimpinan, ICW Yakin KPK Jalan Terus

Kompas.com - 23/01/2015, 14:12 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap berjalan meski hanya dipimpin tiga orang pimpinan. Dia menilai keliru jika ada yang menilai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri akan menyurutkan langkah KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi, terutama kasus yang menjerat calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

"Proses hukum BG (Budi Gunawan) tak akan terhenti meskipun hanya tiga komisioner KPK. Pengusutan ini akan tetap lanjut," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Jumat (23/1/2015).

Kendati demikian, Donal menilai penangkapan Bambang ini sarat akan kepentingan untuk menghambat proses hukum Budi Gunawan di KPK. Menurutnya, sulit dikatakan jika penangkapan Bambang tidak berkaitan dengan penetapan Budi sebagai tersangka.

Bambang ditangkap untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Penangkapan ini dilakukan tak lama setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 12 Januari.

Meskipun waktu penangkapan Bambang berdekatan dengan penetapan tersangka Budi Gunawan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie membantah langkah Polri ini sebagai upaya balas dendam. Menurut Ronny, penangkapan Bambang tidak ada kaitannya dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Ronny mengatakan bahwa Kepolisian mengusut kasus Bambang setelah menerima laporan masyarakat pada 15 Januari atau dua hari setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Proses pengusutan kasus Bambang oleh Kepolisian ini relatif cepat. Sebelum penetapan tersangka Bambang, tidak ada informasi yang diterima wartawan soal proses penyelidikan tersebut. Seorang pejabat KPK juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya informasi kalau Polri tengah melakukan penyelidikan terkait kasus yang menjerat Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com