Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Kumolo Tak Pernah Dengar Pembicaraan Samad Jadi Cawapres

Kompas.com - 22/01/2015, 17:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan bertolak belakang dengan yang diungkapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tidak pernah dibahas sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada masa pemilihan presiden lalu.

"Oh enggak pernah (pembahasan Abraham jadi cawapres). Enggak pernah dengar saya. Sebagai sekjen, enggak dengar, karena di partai enggak pernah membahas soal itu," ujar Tjahjo seusai pertemuan Presiden Jokowi dengan ratusan bupati di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015).

Tjahjo mengaku secara pribadi sama sekali tak pernah melakukan pertemuan dengan Abraham Samad, apalagi membahas soal pengusungan Abraham sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, pertemuan dengan Abraham selalu dilakukan dalam acara-acara formal dan Abraham pasti didampingi staf KPK.

Saat ditegaskan soal pernyataan Hasto akan adanya pertemuan elite partai koalisi dengan Abraham, Tjahjo pun memilih tak berkomentar.

"Tanya Pak Hasto saja, elite kan banyak," ucap politisi PDI-P yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri itu.

"Bola panas" dari PDI-P 

Seperti diberitakan, "bola panas" kini kembali dimainkan oleh PDI-P dengan mengungkap peran Abraham Samad dalam pelaksanaan pemilihan presiden lalu. Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menuding Abraham berbohong tak mengakui tulisan "Rumah Kaca Abraham Samad" yang ada di Kompasiana. Di dalam tulisan itu, diceritakan soal manuver Abraham mendekati PDI-P.

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto di rumah bekas media center di Jalan Cemara, 19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/1/2015).

Hasto menyebut, pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya terjadi lebih dari lima kali. Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Hasto pun meminta agar KPK segera membentuk komite etik untuk kasus ini. "Saya pribadi, Bapak Hendropriyono, dan saksi yang kami miliki dan saat ini menjabat sebagai menteri bersedia menjadi saksi komite etik KPK," lanjutnya. (Baca: PDI-P Minta Dibentuk Komite Etik Usut Manuver Politik Pimpinan KPK)

Pernyataan Hasto ini keluar tak lama setelah Presiden Jokowi menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi adalah mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. Semenjak keputusan ini dikeluarkan, PDI-P mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com