Mantan Pimpinan KPK Minta Komite Etik Periksa Abraham Samad jika...

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, jika benar Ketua KPK Abraham Samad melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, para pimpinan KPK lainnya harus segera membentuk komite etik untuk memeriksanya. Ini juga termasuk jika Samad bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada saat Pemilu Presiden 2014 untuk kepentingan politik tertentu.

"Saya pikir pimpinan KPK akan melakukan tindakan dan mengambil tindakan dengan membentuk komite etik," ujar Erry, dalam jumpa pers di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Namun, Erry mengatakan, KPK harus memastikan terlebih dahulu apakah benar Abraham melakukan pertemuan dengan petinggi PDI-P. Abraham juga diminta untuk segera melakukan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.

"Tapi, harus ditunggu, ini faktual atau cuma sekadar isu, atau ini cuma pembunuhan karakter. Tergantung klarifikasi apakah ini fakta dan diakui oleh yang bersangkutan," ucap Erry.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa telah terjadi pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dengan Abraham Samad beserta tim yang mengusungnya. Pertemuan disebutnya dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. 

"Memang terjadi pertemuan antara petinggi PDI-P, partai koalisi, dengan Abraham Samad. Saya sendiri menjadi saksi pertemuan itu," ujar Hasto.

Cerita mengenai pertemuan itu mulanya beredar di situs jurnalisme warga, Kompasiana, yang berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Hasto mengatakan, cerita itu benar adanya.

Hasto menjelaskan, pada 19 Mei 2014, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Saat itu, kata Hasto, Abraham sudah mengetahui keputusan itu karena melakukan penyadapan.

Abraham, lanjut dia, menuding Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang kini ditetapkan KPK sebagai tersangka, sebagai pihak yang menggagalkan pencalonan Abraham sebagai wakil presiden.

Namun, Hasto menegaskan bahwa kisah lobi politik ini diungkap bukan lantaran manuver KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto mengaku hanya geram lantaran Abraham menyangkal kisah lobi politiknya di hadapan media massa. PDI-P beranggapan bahwa Abraham menggunakan KPK sebagai alat untuk meraih kekuasaan.