Klaim Disahkan Kemenkumham, PPP Kubu Romy Optimistis Bisa Ikut Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, Partai Persatuan Pembangunan masih mengalami dualisme kepemimpinan, antara PPP hasil Munas Jakarta dan PPP hasil Munas Surabaya. Kendati demikian, PPP hasil Munas Surabaya optimistis bahwa merekalah yang berhak untuk mengikuti pilkada langsung karena kepengurusannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Bagi PPP, tidak ada persoalan karena kita sudah punya SK Kemenkumham. Dalam administrasi negara tidak ada dualisme, hanya di media saja," kata Ketua Umum PPP versi Munas Surabaya Romahurmuziy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015) sore.

Pria yang akrab disapa Romy ini menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat PPP pada Februari mendatang akan melakukan konsolidasi ke daerah-daerah terkait hal ini. Diharapkan, semua Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dapat mengerti duduk perkara yang ada.

"Kita sebenarnya sudah kirim surat ke DPD dan DPC, tapi kita akan konsolidasi langsung juga," ucap Romy.

Romy juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dualisme kepemimpinan ini. "Prinsipnya mereka hanya mengakui keputusan Kemenkumham," ujarnya.