Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Istana, Aburizal Bakrie Temui Kepala Staf Kepresidenan dan Bahas RAPBN-P

Kompas.com - 21/01/2015, 14:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendatangi kompleks istana kepresidenan, Rabu (21/1/2015) siang. Kali ini Aburizal bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Seusai pertemuan selama satu jam itu, Aburizal mengaku membicarakan masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 yang tengah digodok parlemen. "Bicara APBN-P bisa diselesaikan dengan baik. Saya sampaikan tentang pembahasan APBN-P, saya sampaikan berbagai masalah-masalah yang ada," ujar Aburizal.

Aburizal menyampaikan bahwa dengan tambahan anggaran yang begitu besar, pemerintah jangan hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Aburizal menyarankan pemerintah untuk tetap mempertahankan program-program pemerataan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan hingga usaha.

"Kita tahu program-program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) digandrungi di semua daerah. PNPM sebaiknya jalan terus," ujar Aburizal.

Selain itu, pemilik Bakrie Group tersebut juga meminta pemerintah menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur desa. Dia berharap agar pembangunan tidak lagi terpusat di provinsi.

Tak bahas Golkar

Pada pertemuan tadi, Aburizal tampak hadir seorang diri. Mengenakan kemeja kotak-kotak warna biru, Aburizal keluar dari gedung Bina Graha yang menjadi kantor Luhut, menuju ke mobil pribadinya, Lexus B 1901 A. Dalam pertemuan itu, Aburizal menampik dirinya menyinggung soal konflik Partai Golkar.

"Enggak bicara Golkar. Tadi enak makannya sama Pak Bagyo, bekas rektor ITB, dan Pak Luhut. Bicara macam-macam," kata dia.

Lima belas menit setelah Aburizal meninggalkan kantor Luhut, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Subagyo HS menyusul keluar. Dengan menggunakan mobil Mercedesz Benz berpelat B 4 GYO, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu pun meninggalkan gedung Bina Graha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com