Tantowi: Presiden Jokowi Tidak Konsisten!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Bali, Tantowi Yahya, menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian RI tanpa meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Tantowi, Jokowi tidak konsisten.

Tantowi menyinggung langkah Jokowi melakukan seleksi ketat saat akan memilih menteri dalam Kabinet Kerja dengan meminta rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, semangat baik itu tidak berlanjut saat akan menunjuk Kapolri. Tantowi merasa ada sebuah langkah mundur yang ditempuh Jokowi.

"Presiden tidak konsisten dalam persyaratan menunjuk pejabat negara," kata Tantowi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1/2015). (Baca: Tak Lewat KPK dan PPATK, Jokowi Khawatir Budi Gunawan "Distabilo Merah"?)

Tantowi melanjutkan, keputusan Jokowi itu akan menjadi isu strategis saat Budi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Sejalan dengan itu, Tantowi berharap Budi dapat mengklarifikasi tudingan mengenai kepemilikan rekening gendut yang dituduhkan kepadanya.

"Jadi strategis dan akan dibuktikan dalam fit and proper test di Komisi III," ujarnya. (Baca: Pada Era SBY, KPK Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri)

Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon kepala Polri. Dokumen pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal pun beredar seperti yang diterima Kompas.com. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Keputusan Jokowi itu menuai respons luas dari masyarakat. Bahkan muncul petisi yang mendorong Presiden Jokowi menarik kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong Jokowi agar melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.