Hakim Artidjo: Surat Edaran MA soal Peninjauan Kembali Tetap Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Artidjo Alkostar mengatakan, Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pembatasan pengajuan peninjauan kembali masih akan berlaku hingga muncul Peraturan Pemerintah yang baru mengenai peninjauan kembali. Menurut dia, hingga saat ini para hakim agung masih mematuhi aturan MA tersebut.

"Kalau keputusan MA, tetap satu kali sampai ada peraturan baru. MA hanya sebagai pelaksana Undang-Undang. Jadi kalau yang selama ini berlakunya SEMA kita," ujar Artidjo di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Setelah adanya pertemuan dengan Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta sejumlah instansi hukum lainnya, mereka sepakat untuk membentuk PP baru terkait pengajuan peninjauan kembali. Kendati demikian, Artidjo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh narapidana dapat dilakukan lebih dari sekali.

"Kalau dari Mahkamah Agung SEMA tetap dilaksanakan, (pengajuan PK) hanya satu kali," kata Artidjo.

Juru Bicara MA Suhadi menyatakan, saat ini SEMA itu telah berlaku dan menjadi patokan pelaksanaan hingga pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya satu regulasi baru yang mengatur mekanisme pengajuan PK secara jelas. "Nanti didiskusikan apakah dalam bentuk Undang-Undang atau apa Peraturan Pemerintah," ujar Suhadi.

Sebelumnya, Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menandatangani kesepakatan mengenai pengajuan peninjauan kembali dan grasi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil tinjauan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali.

Selain menyepakati bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap terpidana mati yang grasinya ditolak oleh presiden, pemerintah merasa perlu adanya peraturan baru yang mengatur mekanisme pengajuan permohonan PK terkait novum (bukti baru), pembatasan waktu, serta cara pengajuannya.

"Menindaklanjuti putusan MK tersebut, masih diperlukan peraturan pelaksanaan secepatnya tentang pengajuan permohonan PK menyangkut pengertian novum, pembatasan waktu, dan tata cara pengajuan MK," ujar Yasonna.

Dalam poin berikutnya, kata Yasonna, sebelum ada ketentuan pelaksanaan pada poin dua, terpidana belum dapat mengajukan PK berikutnya.