Menko Perekonomian Bantah Ada "Mark Up" Harga BBM untuk Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah adanya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan pemerintah saat menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan harga gas 12 kilogram. Menurut Sofyan, penetapan harga BBM dan gas elpiji sudah melalui perhitungan yang memastikan harga BBM sama di seluruh Indonesia.

"Jadi, memang ada hal kalau di Jakarta lebih mahal dari seharusnya. Tapi, kalau dilihat, tugas Pertamina ke daerah lain itu semua di-built up, itu sudah dihitung. Jadi, tidak ada mark up dalam arti negatif, tetapi mark up yang sudah dihitung karena Pertamina harus menjamin 19 hari stok, dan itu angkanya luar biasa besar yang selama ini disubsidi semua. Begitu sekarang tugas Pertamina. Oleh karena itu, harus dihitung untuk mencapai harga keekonomiannya," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Ia menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch yang menilai ada potensi mark up dalam penetapan harga BBM bersubisidi dan gas 12 kilogram. Menurut perhitungan ICW, harga keekonomian premium untuk Januari 2015 adalah Rp 7.013,67 per liter sehingga penetapan harga premium Rp 7.600 per liter versi pemerintah lebih mahal Rp 586,33 per liter.

Untuk harga solar, ICW menilai bahwa sesungguhnya subsidi yang ditanggung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter, melainkan hanya Rp 303,18 per liter. Kemudian, terkait elpiji 12 kg, ICW menghitung harga keekonomiannya per Januari 2015 Rp 9.508 per kg. Dengan demikian, ICW menduga terjadi pemahalan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per tabung.

Menurut Sofyan, harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi karena memperhitungkan biaya lainnya, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dan pajak daerah sebesar 5 persen. Ia mengatakan bahwa harga jual BBM bersubsidi di seluruh daerah sebenarnya hampir sama, kecuali di Jawa dan Bali.

Perbedaan harga di Jawa dan Bali ini disebabkan pajak pemerintah daerahnya yang cukup tinggi. "Jadi, bukan maksudnya mark up untuk dikorupsi, melainkan di-mark up untuk biaya itu sehingga ada unsur pro-subsidi," ucap dia.