JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj, memastikan akan mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan grasi 64 terpidana mati kasus narkoba. Said Aqil menilai, sikapnya itu sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional NU pada 2003 silam.
Said Aqil mengibaratkan tindakan yang dilakukan para pengedar dan dan produsen narkoba tak jauh beda dengan aksi perusakan terhadap bumi. Menurut dia, barang haram yang mereka jual merupakan sesuatu yang dapat memusnahkan umat manusia.
"Kalau pengguna kan korban. Ini (yang ditolak) kalau produsen, bandar. Kalau orang yang bisnisnya narkoba, itu niatnya akan menghancurkan bangsa dan itu harus dibunuh (dihukum mati)," kata Said Aqil, saat memperingati haul kelima KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Kantor DPP PKB, Kamis (25/12/2014).Dukungan senada, kata dia, juga akan diberikan apabila pemerintah hendak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak kekerasan, seperti ISIS. Menurut dia, ISIS merupakan kelompok garis keras yang selalu mengatasnamakan agama.
"Ketika sedang melakukan kekerasan, maka bukan sedang mengamalkan ajaran agama," kata dia.
Haul Gus Dur tahun ini merupakan haul kelima yang diselenggarakan PKB paska wafatnya Gus dur pada 2009 lalu. Gus Dur yang pernah jadi Ketua Umum PBNU memang dikenal sebagai salah satu pendiri PKB, yang dibentuk sebagai penyalur aspirasi warga NU.
Peringatan haul kelima ini bertempat di Kantor DPP PKB yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2014) malam. Selain kedua tokoh yang hadir, terlihat petinggi DPP PKB lainnya seperti Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.