DPR Tak Persoalkan Kemendagri Siapkan Ratusan Pj dan Plt Kepala Daerah

Kompas.com - 19/12/2014, 04:06 WIB
Ilustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANIlustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Riza Patria mengatakan, DPR tak mempersoalkan langkah Kementerian Dalam Negeri yang meyiapkan penjabat (Pj) gubernur dan pelasana tugas bupati wali kota.

Menurut Riza, saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

“Yang penting kita selesaikan payung hukumnya lebih baik dan memberikan suasana baru, perbaikan. Jangan lagi UU yang dilahirkan menimbulkan multitafsir,” kata Riza, saat dihubungi wartawan, Kamis (18/12/2014).

Ratusan kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2015. Namun, hingga kini mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum rampung dibahas DPR.

Berdasarkan data Kemendagri, setidaknya terdapat delapan gubernur dan 196 bupati wali kota yang akan berakhir masa tugasnya pada 2015. Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan tersebut, Kemendagri berencana menyiapkan 204 Pj dan Plt kepala daerah.

“Rata-rata masa jabatan mereka akan berakhir pada akhir tahun,” ujar Riza. Komisi Pemilihan Umum, kata dia, saat ini perlu menyiapkan segala skenario pelaksanaan pilkada, baik itu pilkada langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan secara serentak atau dua putaran.

Selain itu, Riza berpendapat KPU juga harus menyiapkan skenario anggaran baik itu untuk pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung apabila Perppu Pilkada tak disetujui DPR. “Begitu juga opsi lain, pemilihan campur langsung dan tidak langsung. Provinsi (pilkada) langsung, kabupaten (pilkada) tidak langsung, atau sebaliknya,” kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X