Kompas.com - 16/12/2014, 22:50 WIB
Presiden Joko Widodo saat di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum berangkat menuju longsor di Banjarnegara indra/kompas.comPresiden Joko Widodo saat di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum berangkat menuju longsor di Banjarnegara
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki.

"Provinsi dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2014).

Jokowi mengatakan bila kebijakan publik yang diambil pemerintah benar dan tepat maka tidak akan ada penyimpangan dan hasil pembangunan juga akan optimal.

"Tahun depan kita akan membangun manajemen sistem terpadu yang tersambung ke BPK, sehingga mengeceknya mudah. Dengan cara seperti itu memudahkan mengontrol (pelaksanaan program), memberikan 'lampu kuning' dan 'lampu merah' sebelum sesuatu keluar dari relnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ke depan, laporan BPK harus ditindaklanjuti semua pihak secara tuntas. Selama ini, Jokowi menilai masih ada daerah yang tidak serius dalam menindaklanjuti laporan BPK.

"Padahal bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah. betapa pentingnya dalam sebuah program dan proyek melakukan manajemen kontrol. Pelaksanaan, organisasi, pemeriksaan baik, Insya Allah semua proyek dan program akan menjadi baik," kata Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti)

PERTAMA KALI

Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Presiden dalam rapat kerja kali ini merupakan kehadiran pertama kalinya. "Ini diharapkan menjadi tata kerja dan hubungan kerja antara lembaga negara yang baru," kata Harry.

BPK, kata Harry mengatakan akan memberikan dukungan program pemerintah terkait sejumlah hal termasuk efisiensi anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran.

Rapat kerja BPK merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjenan serta penunjang. Kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai evaluasi kegiatan tahun 2014, pengesahan rencana kerja pemeriksaan/rencana kerja sekretariat jenderal dan penunjang tahun 2015 dan penandatanganan pernyataan komitmen pencapaian kinerja tahun 2015.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.