Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kebijakan Publik Tepat, Tak Akan Ada Penyimpangan

Kompas.com - 16/12/2014, 22:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki.

"Provinsi dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2014).

Jokowi mengatakan bila kebijakan publik yang diambil pemerintah benar dan tepat maka tidak akan ada penyimpangan dan hasil pembangunan juga akan optimal.

"Tahun depan kita akan membangun manajemen sistem terpadu yang tersambung ke BPK, sehingga mengeceknya mudah. Dengan cara seperti itu memudahkan mengontrol (pelaksanaan program), memberikan 'lampu kuning' dan 'lampu merah' sebelum sesuatu keluar dari relnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ke depan, laporan BPK harus ditindaklanjuti semua pihak secara tuntas. Selama ini, Jokowi menilai masih ada daerah yang tidak serius dalam menindaklanjuti laporan BPK.

"Padahal bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah. betapa pentingnya dalam sebuah program dan proyek melakukan manajemen kontrol. Pelaksanaan, organisasi, pemeriksaan baik, Insya Allah semua proyek dan program akan menjadi baik," kata Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti)

PERTAMA KALI

Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Presiden dalam rapat kerja kali ini merupakan kehadiran pertama kalinya. "Ini diharapkan menjadi tata kerja dan hubungan kerja antara lembaga negara yang baru," kata Harry.

BPK, kata Harry mengatakan akan memberikan dukungan program pemerintah terkait sejumlah hal termasuk efisiensi anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran.

Rapat kerja BPK merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjenan serta penunjang. Kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai evaluasi kegiatan tahun 2014, pengesahan rencana kerja pemeriksaan/rencana kerja sekretariat jenderal dan penunjang tahun 2015 dan penandatanganan pernyataan komitmen pencapaian kinerja tahun 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com