Jokowi: Kebijakan Publik Tepat, Tak Akan Ada Penyimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki.

"Provinsi dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2014).

Jokowi mengatakan bila kebijakan publik yang diambil pemerintah benar dan tepat maka tidak akan ada penyimpangan dan hasil pembangunan juga akan optimal.

"Tahun depan kita akan membangun manajemen sistem terpadu yang tersambung ke BPK, sehingga mengeceknya mudah. Dengan cara seperti itu memudahkan mengontrol (pelaksanaan program), memberikan 'lampu kuning' dan 'lampu merah' sebelum sesuatu keluar dari relnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ke depan, laporan BPK harus ditindaklanjuti semua pihak secara tuntas. Selama ini, Jokowi menilai masih ada daerah yang tidak serius dalam menindaklanjuti laporan BPK.

"Padahal bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah. betapa pentingnya dalam sebuah program dan proyek melakukan manajemen kontrol. Pelaksanaan, organisasi, pemeriksaan baik, Insya Allah semua proyek dan program akan menjadi baik," kata Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti)

PERTAMA KALI

Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Presiden dalam rapat kerja kali ini merupakan kehadiran pertama kalinya. "Ini diharapkan menjadi tata kerja dan hubungan kerja antara lembaga negara yang baru," kata Harry.

BPK, kata Harry mengatakan akan memberikan dukungan program pemerintah terkait sejumlah hal termasuk efisiensi anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran.

Rapat kerja BPK merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjenan serta penunjang. Kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai evaluasi kegiatan tahun 2014, pengesahan rencana kerja pemeriksaan/rencana kerja sekretariat jenderal dan penunjang tahun 2015 dan penandatanganan pernyataan komitmen pencapaian kinerja tahun 2015.