Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Todung: Saya Tidak Mungkin Menghancurkan MK

Kompas.com - 14/12/2014, 16:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Tim Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, Todung Mulya Lubis, menegaskan, tim pansel akan menguatkan Mahkamah Konstitusi dengan memilih hakim konstitusi yang memiliki kredibilitas yang baik. Ia mengatakan, dukungannya terhadap MK begitu besar sehingga tidak mungkin menghancurkannya dengan memilih orang yang salah.

"Orang seperti saya enggak mungkin menghancurkan MK. Kita kan tidak ingin memilih hakim-hakim seperti Akil Mochtar ke depan," ujar Todung di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Hal itu disampaikan Todung menyikapi penolakan dari MK terhadap dirinya dan Refly Harun untuk mengisi posisi pansel.

Meski demikian, Todung menghormati sejumlah protes yang muncul terhadap dirinya sebagai anggota pansel. Ia mengaku anggota tim bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan penunjukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Todung menambahkan, penolakan sejumlah pihak tersebut tidak lantas menyurutkan langkahnya. Ia tetap akan melaksanakan mandat Presiden sebaik-baiknya dengan mencari sosok hakim yang betul-betul dapat menjaga marwah MK.

"Bahwa ada yang merasa tidak nyaman, keberatan, itu hak mereka. Tapi, sejauh ini saya tahu komitmen saya membangun MK," kata Todung.

Para hakim MK sebelumnya menilai, pemilihan Refly dan Todung dapat memengaruhi proses seleksi yang diharapkan dapat berjalan secara obyektif. Menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar, alasan para hakim MK menolak Todung dan Refly sebagai anggota pansel karena keduanya merupakan ahli hukum yang sering beracara di MK.

Keduanya baik sewaktu mengajukan persidangan maupun sebagai pengacara yang membela kliennya di MK. (Baca: Hakim Konstitusi Tolak Refly Harun dan Todung sebagai Anggota Pansel Hakim MK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com