Kompas.com - 14/12/2014, 16:15 WIB
Todung Mulya Lubis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (25/4/2013). KOMPAS/ALIF ICHWANTodung Mulya Lubis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (25/4/2013).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Tim Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, Todung Mulya Lubis, menegaskan, tim pansel akan menguatkan Mahkamah Konstitusi dengan memilih hakim konstitusi yang memiliki kredibilitas yang baik. Ia mengatakan, dukungannya terhadap MK begitu besar sehingga tidak mungkin menghancurkannya dengan memilih orang yang salah.

"Orang seperti saya enggak mungkin menghancurkan MK. Kita kan tidak ingin memilih hakim-hakim seperti Akil Mochtar ke depan," ujar Todung di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Hal itu disampaikan Todung menyikapi penolakan dari MK terhadap dirinya dan Refly Harun untuk mengisi posisi pansel.

Meski demikian, Todung menghormati sejumlah protes yang muncul terhadap dirinya sebagai anggota pansel. Ia mengaku anggota tim bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan penunjukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Todung menambahkan, penolakan sejumlah pihak tersebut tidak lantas menyurutkan langkahnya. Ia tetap akan melaksanakan mandat Presiden sebaik-baiknya dengan mencari sosok hakim yang betul-betul dapat menjaga marwah MK.

"Bahwa ada yang merasa tidak nyaman, keberatan, itu hak mereka. Tapi, sejauh ini saya tahu komitmen saya membangun MK," kata Todung.

Para hakim MK sebelumnya menilai, pemilihan Refly dan Todung dapat memengaruhi proses seleksi yang diharapkan dapat berjalan secara obyektif. Menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar, alasan para hakim MK menolak Todung dan Refly sebagai anggota pansel karena keduanya merupakan ahli hukum yang sering beracara di MK.

Keduanya baik sewaktu mengajukan persidangan maupun sebagai pengacara yang membela kliennya di MK. (Baca: Hakim Konstitusi Tolak Refly Harun dan Todung sebagai Anggota Pansel Hakim MK)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X