Kontras Anggap Menko Polhukam dan Jaksa Agung Tak Dukung Penegakan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto dan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak pro terhadap penegakan hak asasi manusia.

"Kita sangat menyayangkan Jaksa Agung dan Menko Polhukam di berbagai media selalu mengampanyekan pernyataan yang tidak pro penegakan HAM," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Menurut Haris, sehari setelah dilantik sebagai Jaksa Agung, Prasetyo sudah berjanji untuk duduk bersama aktivis HAM untuk membicarakan penyelesaian pelanggaran HAM. Namun, seminggu kemudian, kata Haris, Prasetyo justru mengeluarkan komentar yang berseberangan.

"Katanya sudah dapat arahan bahwa penegakan HAM tidak jadi prioritas," ujar Haris.

Pernyataan serupa, menurut dia, juga dilontarkan Menko Polhukam. Haris menyesalkan pernyataan Tedy yang menilai tidak perlu lagi melihat ke belakang dan mencari orang-orang yang salah dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. (Baca: Soal Penanganan Kasus HAM, Menko Polhukam Minta Jangan Lagi Lihat ke Belakang)

"Menko Polhukam ini selain tidak berpihak kepada penegakan HAM, sepertinya memang tidak mengerti HAM," kritik Haris.

Tedjo sebelumnya menganalogikan upaya penanganan kasus-kasus HAM jangan sampai seperti tarian poco-poco.

"Jangan seperti tarian poco-poco, maju mundur. Kapan majunya negara ini kalau hanya mencari-cari kesalahan. Artinya, kita lihat, yang sudah bersalah kan sudah, sudah dihukum sudah selesai. Jangan diungkit lagi masalah itu," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Menurut Tedjo, apabila kasus HAM dilakukan dengan pendekatan hukum, tak akan ada habisnya. Pasalnya, banyak kasus masa lalu yang nantinya harus dijawab.

"Kalau mencari masa lalu kenapa nggak mencari zamannya itu, Westerling yang berapa puluh ribu warga kita habis di sana. Tidak akan pernah selesai," ujarnya.