Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Aburizal soal Perppu Pilkada, Fadli Zon Sebut Tidak Ada yang Inkonsisten

Kompas.com - 11/12/2014, 12:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak pernah inkonsisten terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Fadli menyebut Aburizal hanya menyuarakan aspirasi di bawahnya.

"Saya kira tidak ada juga yang inkonsisten, semua konsisten. Syarat dari bawah siapa sih yang bisa menolak? Itu kan suara aspirasi dari daerah yang menginginkan (pemilihan kepala daerah) tetap DPRD," ucap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Fadli mengingatkan bahwa dalam politik, sudah biasa terjadi pro dan kontra atas sebuah wacana. Namun, dia melihat keputusan akhir ada di fraksi Partai Golkar yang merupakan perpanjangan tangan dari DPP Partai Golkar. (baca: Inkonsistensi Aburizal Bakrie Disesalkan, tetapi Juga Disyukuri)

"Keputusan akhirnya kita lihat di fraksi," ucap dia. (baca: Aburizal Bakrie Dinilai Kembali "Blunder" soal Perppu Pilkada)

Sebelumnya, Fadli mengatakan, Koalisi Merah Putih sepakat untuk menjaga komitmen bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (baca: Unggah Foto Kesepakatan Bersama Enam Partai, Aburizal Kini Dukung Perppu Pilkada)

Kesepakatan itu adalah KMP harus mendukung Perppu Pilkada sehingga Partai Demokrat akhirnya bergabung dalam KMP dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR lalu.

SBY, sebut Fadli, juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Aburizal. Di dalam pertemuan itu, disepakati agar Perppu Pilkada lolos di DPR. (baca: Ini Komentar Agung Laksono soal Inkonsistensi Aburizal dalam Perppu Pilkada)

Aburizal mengubah sikap terkait Perppu Pilkada. Jika pada Munas IX Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, Aburizal menyatakan dukungan atas Pilkada melalui DPRD, sikap itu berubah.

Aburizal akhirnya kembali mendukung pilkada langsung karena mengaku mendengar banyak penolakan masyarakat atas penghapusan pilkada langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Nasional
Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Nasional
Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Nasional
Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com