Kompas.com - 09/12/2014, 07:38 WIB
Agung Laksono (tengah) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12/2014) dini hari. KOMPAS.com/Sabrina AsrilAgung Laksono (tengah) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12/2014) dini hari.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, kementerian akan menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan yang diajukan kubu Agung Laksono terhadap pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali. Sebelum ada putusan gugatan tersebut, kata Harkristuti, Kemenkumham enggan memberikan penilaian kepengurusan mana yang sah.

"Pemerintah menunggu putusan itu. Kami diam-diam dulu sekarang, dan kami aman terkendali," ujar Harkristuti di gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut Harkristuti, langkah kubu Agung Laksono yang mengajukan gugatan tepat. Ia mengatakan, putusan gugatan tersebut akan lebih kuat karena Kemenkumham berada di posisi yang netral.

"Kalau Kementerian Hukum dan HAM yang memutuskan kan kami dianggap mengintervensi partai," kata Harkristuti.

Ia berharap, putusan gugatan ke PTUN tak hanya sebagai penentu kepengurusan yang sah, tetapi menjadi jalan bagi Golkar untuk kembali bersatu. Sebagai partai yang telah berkiprah cukup lama, Harkristuti menyayangkan perpecahan di partai berlambang pohon beringin itu. 

"Partai Golkar kan sebagai partai yang sudah lama terbentuk, kenapa sih pecah? Mbok ya islah lah," ujar Harkristuti.

Seperti diberitakan, terjadi dualisme kepengurusan di Partai Golkar. Munas di Bali pada 30 November-4 Desember lalu menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Aburizal dipilih secara aklamasi oleh seluruh pemegang suara sah.

Ada pun, kubu Agung Laksono yang menentang pelaksanaan Munas Bali, menggelar Munas tandingan di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (6/12/2014) hingga Senin (8/12/2014). Hasilnya, Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum setelah mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang.

Kedua kubu telah mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham pada Senin (8/12/2014) kemarin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X