Lima Terpidana Mati Kasus Narkoba Akan Dieksekusi, Ini Komentar Jokowi

Kompas.com - 08/12/2014, 17:19 WIB
Warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung menyalami Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan kunjungan di Desa Gurukinayan, Karo, Rabu (29/10/2014). Blusukan perdana Jokowi ke Tanah Karo tersebut untuk melihat kondisi pengungsi korban erupsi serta memberikan bantuan dan mencari solusi penyelesaian proses relokasi bagi warga korban. TRIBUN MEDAN/DEDY SINUHAJIWarga pengungsi erupsi Gunung Sinabung menyalami Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan kunjungan di Desa Gurukinayan, Karo, Rabu (29/10/2014). Blusukan perdana Jokowi ke Tanah Karo tersebut untuk melihat kondisi pengungsi korban erupsi serta memberikan bantuan dan mencari solusi penyelesaian proses relokasi bagi warga korban.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, semua pihak harus menghormati rencana eksekusi terhadap lima terpidana mati kasus narkotika lantaran hal itu adalah putusan pengadilan.

"Itu hukum positif di Indonesia dan sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, semuanya harus hargai bahwa setiap negara itu mempunyai aturan sendiri-sendiri," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Pernyataan Jokowi itu sekaligus menanggapi protes Amnesty Internasional yang meminta Presiden membatalkan hukuman mati itu. Saat ditanyakan waktu eksekusi para narapidana itu, Jokowi mengaku belum mengetahuinya.

"Kalau sudah, nanti akan saya sampaikan," ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno sebelumnya mengatakan, lima terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Desember 2014. Pelaksanaan eksekusi itu tinggal menunggu surat dari Jaksa Agung HM Prasetyo. (Baca: Lima Terpidana Mati Kasus Narkoba Akan Dieksekusi Bulan Ini)

Oganisasi HAM internasional, Amnesty Internasional, menilai rencana pemerintah untuk mengeksekusi lima terpidana ini tak menghormati hak asasi manusia.

"Pemerintah harus secepatnya membatalkan rencana menjalankan eksekusi. Mengingat Presiden Joko Widodo berkampanye dengan komitmen memperbaiki penghormatan atas hak asasi manusia," kata Direktur Riset Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rupert Abbott, dalam keterangannya.

Menurut Abbott, pelaksanaan hukuman mati terbukti tidak menjadi penghalang bagi terjadinya kejahatan. Dampak dari pelaksanaan hukuman mati itu, lanjut dia, justru dikhawatirkan menghalangi upaya pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Gempa Majene, Mensos Risma: Bantuan Tenaga Medis Beroperasi di 2 Rumah Sakit

Nasional
Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X