KMP Diprediksi "Mengekor" Golkar Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, menilai, keputusan Partai Golkar menolak Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah akan menjadi indikator bagi partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengikutinya. Dalam Musyawarah Nasional IX, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu yang diterbitkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Keputusan Partai Golkar yang disampaikan dalam forum Munas IX di Bali ini akan menjadi wujud kekuatan KMP di parlemen," kata Indria, dalam diskusi tentang arah parlemen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).  

Menurut Indria, arah parlemen selama lima tahun ke depan akan ditentukan oleh arah dua kekuatan politik di dalamnya, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP.

"Sikap Partai Golkar ini akan menjadi wujud kekuatan KMP di parlemen," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, dinamika di parlemen dan konstelasi politik di parlemen akan bergantung pada manuver kedua koalisi. Lalu, bagaimana dengan DPD? Menurut Indria, dalam konteks pilkada, DPD RI mendukung pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan selama 12 tahun terakhir.

"Namun, dengan adanya penolakan dari Partai Golkar dan jika diikuti oleh partai-partai politik lain di KMP, peluang untuk mengganti UU Pilkada menjadi Perppu Pilkada semakin sulit," katanya.

Indria menjelaskan, jika mendorong pelaksanaan pilkada langsung, DPD RI dapat melakukan lobi kepada Partai Demokrat yang menyatakan memosisikan diri dalam posisi netral.

Posisi Partai Demokrat, kata dia, meskipun dalam beberapa hal mendukung KMP, dalam konteks Perppu No 1 Tahun 2014 dapat diharapkan sebagai penyeimbang KMP.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Andi Suryadi Culla, menambahkan, perubahan pelaksanaan pilkada dari pilkada secara langsung menjadi pilkada melalui DPRD yang diusulkan oleh partai-partai politik anggota KMP mengabaikan aspirasi masyarakat.

"Usulan perubahan pelaksanaan pilkada ini lebih kepada ingin menunjukkan kekuatan koalisi, tetapi mengabaikan aspirasi masyarakat," katanya.

"Padahal, pilkada langsung ini sudah dilaksanakan selama 12 tahun pada era reformasi dan terbukti telah banyak melahirkan pimpinan daerah dari tengah masyarakat," ujar Andi Suryadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.