Kompas.com - 03/12/2014, 15:08 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron yakin akan mendapatkan bantuan hukum dari Partai Gerindra dalam kasus dugaan korupsi penyediaan gas di Bangkalan, Jawa Timur. Fuad merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Bangkalan.

"Ya, pasti (dapat bantuan hukum)," ujar Fuad saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Fuad tiba di gedung KPK dengan menumpang mobil tahanan KPK. Fuad yang mengenakan peci hitam dan baju tahanan serupa rompi berwarna oranye langsung melenggang masuk ke gedung KPK dan menjawab pertanyaan awak media sekenanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan bahwa partainya akan memecat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang ditangkap oleh KPK. Desmond menilai Fuad adalah kader baru Gerindra yang belum berpengalaman.

"Sangat jelas pakta integritas partai, orang yang korupsi akan kita berhentikan. Itu sudah keputusan partai," ujar Desmond saat ditemui di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Desmond menilai tidak perlu menunggu hasil peradilan karena dapat langsung diputuskan bersalah. Ia menolak jika kasus Fuad dikaitkan dengan Partai Gerindra. Menurut dia, Fuad merupakan kader baru di partainya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Fuad Amin pada Senin (1/12/2014) hingga Selasa (2/12/2014) dini hari. Selain dia, tiga orang lainnya di tempat terpisah. Dari operasi tersebut, KPK langsung menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka, yakni Fuad Amin Imron, ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS) Antonio Bambang Djatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral Satu bernama Darmono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa dalam kasus ini Antonio merupakan pihak pemberi uang dan Fuad sebagai penerima uang. Adapun Rauf dan Darmono berperan sebagai perantara uang. Menurut Bambang, Rauf merupakan perantara uang dari pihak Fuad sebagai penerima uang. Adapun Darmono merupakan perantara dari Antonio sebagai pemberi uang.

Menurut Bambang, PT MKS yang dipimpin Antonio pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan badan usaha milik daerah di Bangkalan bernama PD Sumber Daya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menghidupkan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik. Oleh karena itu, pada 2007, Fuad selaku Bupati Bangkalan menandatangani kontrak kerja sama antara PD Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa.

KPK masih mendalami keterlibatan PD Sumber Daya dalam kasus tersebut, apakah berperan sebagai sarana atau termasuk sebagai pelaku. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 700 juta dari Rauf, yang diduga baru diberikan oleh Antonio dan akan diserahkan kepada Fuad. Selain itu, KPK juga menyita tiga koper besar dari kediaman Fuad di Bangkalan, Jawa Timur. Namun, belum diketahui pasti total uang yang disimpan dalam koper-koper itu. Bambang menaksir, jumlah uangnya bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Atas perbuatannya, Antonio sebagai pihak pemberi hadiah disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, serta Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun Fuad dan Rauf sebagai pihak penerima hadiah dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk Darmono yang merupakan anggota TNI AL, KPK menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada peradilan militer sesuai undang-undang militer.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.