Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kepemimpinan Tirani Itu dengan Bayonet atau Pencitraan Tanpa Kerja

Kompas.com - 28/11/2014, 22:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo "berkicau" soal kepemimpinan melalui akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, Jumat (28/11/2014) malam. Secara substansi, materi yang di-posting Jokowi hampir sama dengan apa yang dituliskan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, pada Jumat siang. Sebelumnya, SBY menyinggung soal kepemimpinan tirani. Demikian juga Jokowi. (Baca: SBY: Pemimpin yang Selalu Dibenarkan Perkataannya, Bisa Jadi Diktator atau Tiran)

Jokowi menyebutkan, ada perbedaan antara kepemimpinan yang dipercaya rakyat dengan kepemimpinan tirani.

"Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan. "Dan kepercayaan itu dibangun di antaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam kepemimpinannya, kata Jokowi, hal yang menjadi prioritasnya adalah membangun kepercayaan rakyat untuk menuju kemakmuran Indonesia.

Adapun, SBY, dalam postingan-nya menyatakan, pemimpin yang selalu dibenarkan perkataan dan tindakannya berpotensi menjadi diktator atau tiran.

"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian tulis SBY.

SBY mengatakan, setiap pemimpin pasti ingin berbuat yang terbaik. "Tidak ingin jadi diktator atau tiran dan kemudian harus jatuh seperti yang kerap terjadi," ujarnya.

Penghormatan kepada pemimpin, menurut SBY, juga penting ditanamkan agar masyarakat bisa menyampaikan kritiknya dengan nyaman. Dalam pandangan SBY, kritik terhadap seorang pemimpin ibarat obat.

"Jika dosis & cara meminumnya tepat, badan menjadi sehat. Mengkritik pemimpin haruslah beretika & patut. *SBY*," kata SBY.

Terkait pencitraan di dunia politik, SBY menilai hal itu wajar dilakukan. Tetapi, ia menekankan, harus dilakukan dengan tepat. Mengkritik juga harus dilakukan dengan patut dan beretika.

"Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. Angkuh terbawa, tampan tertinggal"*SBY*," tulis SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com