Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Klaim Kantongi Izin Pelaksanaan Munas di Bali

Kompas.com - 25/11/2014, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Ahmadi Nur Supit mengklaim bahwa Munas yang akan diselenggarakan di Bali pada 30 November mendatang telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Ruang Fraksi Partai Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2014).

"Pihak kepolisian sudah diberitahu sesuai aturan UU, dalam hal ini Kapolri. Kami sudah menyampaikan surat (permohonan izin keramaian) tersebut," kata Supit.

Menurut dia, pelaksanaan Munas IX di Bali siap digelar dan merupakan keputusan yang diambil dalam Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta. "Mudah-mudahan berjalan dengan baik," kata dia.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Bali AKBP Heri Wiyanto mengatakan, hingga kini belum ada izin yang diberikan Polda Bali untuk pelaksanaan munas tersebut. Menurut dia, izin tersebut nantinya akan dikeluarkan langsung oleh Mabes Polri.

"Munas merupakan event nasional, yang memberikan izin Mabes Polri. Polda Bali hanya memberikan rekomendasi tentang situasi wilayah Bali. Nanti Mabes Polri yang mengeluarkan izinnya," kata Heri saat dihubungi Kompas.com.

Ada pun surat rekomendasi itu saat ini telah dilayangkan ke Mabes Polri. Surat tersebut berisi mengenai situasi dan kondisi keamanan wilayah Bali. Selain itu, di dalam surat itu, Polda Bali menyatakan mereka siap mengamankan pelaksanaan munas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com