Agung Laksono: Munas Golkar di Bali Batal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menyatakan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang rencananya digelar di Bali mulai 30 November 2014 batal. Hal itu dia sampaikan karena presidium penyelamat Partai Golkar menetapkan Munas IX Partai Golkar digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Agung menjelaskan, penyelenggaraan Munas IX di Bali tidak sah karena tak sesuai AD/ART dan rekomendasi Munas VIII Partai Golkar. Dia juga memastikan presidium penyelamat Partai Golkar memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan Munas IX.

"Munas 30 November tidak sah, kalau tidak menerima boleh saja. Tapi ini adalah kesepakatan dan jalan yang terbaik," kata Agung, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2014) malam.

Sebelumnya, Partai Golkar disinyalir pecah jelang digelarnya Musyawarah Nasional IX. Perpecahan terjadi karena adanya kubu yang membentuk panitia munas dan yang terdiri dari presidium penyelamat Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, pembentukan presidium penyelamat Partai Golkar diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar. Salah satu tugas presidium penyelamat Partai Golkar adalah menyelenggarakan Munas IX.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota.

Tak hanya itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.

Keputusan presidium penyelamat Partai Golkar berbanding terbalik dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang telah menetapkan Munas IX digelar di Bali mulai 30 November 2014. Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Rapimnas VII Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta.