Kepercayaan Publik kepada Jokowi-JK Masih Terjaga

Jokowi menyebutkan, langkah mengurangi subsidi harga BBM akan menambah ruang fiskal Rp 110 triliun-Rp 150 triliun untuk pemerintah tahun 2015. Dana itu dapat digunakan untuk program-program yang lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur maritim dan pertanian serta program perlindungan sosial warga kurang mampu.

Mengenai alasan harga BBM dinaikkan, enam dari sepuluh responden memercayainya. Bahkan, mereka yakin pengalihan subsidi itu akan digunakan pemerintah untuk membiayai program pro-rakyat. Sebanyak dua pertiga bagian responden yakin pengurangan subsidi harga BBM itu akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang pro-rakyat. Program infrastruktur itu antara lain pembangunan tol laut, waduk dan irigasi, serta jalan dan jalur kereta api.

Tak bisa dimungkiri, warga miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM. Terkait kenaikan harga BBM itu, 59 persen responden meyakini program perlindungan sosial bagi warga miskin mampu mengurangi beban warga miskin. Melihat tingkat pendidikan responden, keyakinan pada program tersebut disuarakan, terutama oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Meski program perlindungan sosial itu meneruskan program dari pemerintahan sebelumnya yang berwujud bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), 52 persen responden menilai program itu akan efektif mengatasi dampak kenaikan harga BBM bagi warga miskin. Hampir 60 persen responden yakin program itu bisa mengurangi jumlah keluarga miskin.

Penilaian itu menunjukkan, publik lebih memercayai pemerintah baru dibandingkan dengan sebelumnya. Hasil jajak pendapat Juni 2013 lalu mengungkap, lebih dari dua pertiga bagian responden meyakini, dana BLSM tidak tepat sasaran dan tak mampu mengurangi jumlah keluarga miskin.

Dukungan publik terhadap kebijakan Jokowi-Kalla ini merupakan angin segar bagi perubahan rezim anggaran yang efisien, produktif, dan pro-rakyat. Meskipun demikian, hal itu harus ditopang oleh kerja keras birokrasi mewujudkan kesejahteraan. (Dwi Erianto/Litbang Kompas)