Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Beri Kesempatan Jaksa Agung Prasetyo Jawab Keraguan

Kompas.com - 21/11/2014, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menganggap wajar munculnya kekhawatiran publik pada HM Prasetyo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Menurut Jazuli, Prasetyo kini wajib bekerja profesional untuk mematahkan keraguan tersebut.

Jazuli menjelaskan, dalam perundang-undangan memang tidak diatur larangan untuk mantan anggota DPR dan pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung. Akan tetapi, ia anggap reaksi masyarakat muncul secara alamiah karena khawatir Prasetyo memiliki beban politik dalam menjalankan tugasnya.

"Kami berharap Jaksa Agung bekerja secara profesional untuk menegakkan supremasi hukum secara benar dan tidak bekerja atas pesanan politik, dan tidak bekerja untuk alat pukul politik," kata Jazuli, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Jazuli melanjutkan, Fraksi PKS memilih untuk memberi kesempatan pada Prasetyo menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung. Ia tegaskan, PKS tak ingin terlalu banyak memberikan kritik karena pada dasarnya pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Jadi kita beri kesempatan saja Jaksa Agung ini bekerja dengan baik, bekerja profesional dan kader PKS di Komisi III akan mengawasinya," ungkap Jazuli.

Presiden Jokowi telah menunjuk dan melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebelum menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, politisi Partai Nasdem itu memiliki catatan karier di Kejaksaan Agung. Kini Prasetyo telah mundur sebagai anggota DPR dan pengurus Partai Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com