Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Masyarakat yang Heboh BBM Naik, "Lebay"

Kompas.com - 19/11/2014, 15:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyebut, masyarakat yang heboh atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah sikap yang terlalu berlebihan. Dia mengistilahkannya dengan kata-kata yang biasa disebutkan anak muda, "lebay".

"Berapa pun dinaikkan, masyarakat itu masih mampu kok. Buktinya, kita lihat, masih macet kan di jalan? Yang antre itu masyarakat latah, hanya untuk satu-dua liter saja pakai antre, lebay kalau kata anak muda sekarang," ujar Tedjo di kantornya, Rabu (19/11/2014).

Sama seperti masyarakat mengantre, istilah "lebay" juga dilontarkannya kepada sejumlah elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Menurut Tedjo, kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang wajar karena demi penghematan dana anggaran. Toh, dana anggaran penghematan akan dialihkan ke sejumlah program pro-rakyat. "Dari dulu juga begitu kan kalau demo? Itu karena memang ada orang yang hobinya demo. Paling, sebentar lagi selesai," ucapnya.

Sejauh ini, Tedjo memastikan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Indonesia belum mengancam keamanan negara. Pihaknya juga tak melihat ke arah sana. Aksi unjuk rasa di sejumlah daerah itu disebutnya hanya sebagai ekspresi.

Tedjo meminta masyarakat umum untuk tidak terlalu khawatir terhadap unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang meluas. Terlebih lagi, Tedjo melanjutkan, Polri telah menetapkan status keamanan Siaga I di Indonesia. Menurut dia, status keamanan itu hanya bentuk kesiapan Polri dalam menanggapi suatu situasi. "Siaga I itu kan hanya siap digerakkan saja. Kalau Siaga III, bisa di rumah. Kalau Siaga II, di kantor. Kalau Siaga I, siap berangkat, itu saja," kata dia.

Seperti diberitakan, pasca-pengumuman kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi, Senin (17/11/2014), sejumlah elemen masyarakat di penjuru Indonesia berunjuk rasa. Mereka menentang kebijakan Jokowi tersebut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bahkan sempat bentrok dengan polisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com