Kompas.com - 18/11/2014, 18:34 WIB
Suasana Paripurna paska-berdamai ican/kompas.comSuasana Paripurna paska-berdamai
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi sorak-sorai mewarnai jalannya sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR, Selasa (18/11/2014), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rancangan peraturan itu sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg).

Peristiwa ini berawal saat anggota Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, melayangkan interupsi kepada pimpinan sidang, Setya Novanto. Saat itu, Setya akan membacakan hasil pembahasan Baleg terkait peraturan tentang tenaga ahli. Taufiq mempertanyakan keabsahan pembahasan itu karena hanya dibahas oleh lima fraksi.

Lima fraksi yang dimaksud Taufiq adalah fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat baru menyerahkan nama-nama anggotanya yang masuk di Baleg pada hari ini.

"Kami kan baru menyerahkan, lalu apa yang mau kita putuskan?" kata Taufiq.\

Pernyataan Taufiq ini mengundang reaksi dari para staf ahli, staf administrasi anggota, fraksi, komisi, ataupun alat kelengkapan DPR yang ikut menyaksikan jalannya sidang dari balkon ruang sidang paripurna.

"Huuu... huuu... huuu...," teriak staf ahli.

Melihat kondisi itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, kemudian meminta agar Setya menunda sementara jalannya sidang. Meski demikian, ia meminta agar rancangan peraturan itu tetap disahkan pada hari ini. Pasalnya, rancangan peraturan tersebut menyangkut hak yang akan diperoleh tenaga ahli dan staf administrasi. Setjen DPR tidak dapat membayar gaji tenaga ahli dan staf administrasi sebelum peraturan itu disahkan pada sidang paripurna DPR.

Setelah mendapatkan masukan dari anggota fraksi, Setya meminta agar Ketua Baleg Sareh Wiryono membacakan hasil pembahasan rancangan peraturan itu, dan dilanjutkan dengan pengesahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X