Harapan di Pundak Diplomasi

KOMPAS.com - Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke luar negeri merupakan deklarasi politik luar negeri Indonesia dengan tafsir baru. Berpijak pada landasan politik bebas aktif, kebijakan luar negeri Indonesia bertumpu pada pembelaan terhadap kepentingan nasional. Dengan kebijakan tersebut, publik meyakini kedaulatan negara dan perekonomian nasional tidak akan dirugikan.

Politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memakai slogan (seperti disampaikan pakar hukum dari UI, Hikmahanto Juwana), "Semua negara adalah sahabat sampai kedaulatan negara direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan". Beberapa pihak menilai politik luar negeri itu merupakan tafsir baru terhadap kebijakan politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia sejak Presiden Soekarno. Perwujudan tafsir baru atas politik luar negeri ini tampak dalam gerak diplomasi Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi APEC, ASEAN, dan G-20.

Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu memperlihatkan, secara umum publik menaruh harapan tinggi terhadap diplomasi ala Jokowi itu. Tujuh dari sepuluh responden yakin, pemerintahan Jokowi-JK akan mengutamakan kepentingan nasional dalam menjalin relasi ekonomi dengan luar negeri, menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Terkait relasi ekonomi Indonesia dengan dunia internasional, responden jajak pendapat mencermati pidato Jokowi di KTT APEC, 10 November 2014. Dalam pidato itu, Jokowi mengundang 1.500 chief executive officer (CEO) dari berbagai perusahaan di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Menanam modal di Indonesia, menurut Jokowi, akan untungkan kedua belah pihak karena pemerintah membutuhkan modal untuk membangun infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat.

Bagi 65 persen responden jajak pendapat, undangan itu akan berbuah manis untuk Indonesia. Sebab, menurut 78 persen responden, pemerintahan Jokowi akan setia pada kepentingan nasional dalam berdiplomasi ekonomi dengan asing.

Tantangan pasar bebas

Geliat investasi harus dipelihara untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin mengarah kepada liberalisasi ekonomi. Pada KTT APEC 2014 lalu, negara-negara anggota APEC telah menyepakati peta jalan perdagangan bebas Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia pun harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku akhir 2015.

Tantangan pasar bebas bagai dua sisi mata uang, dapat menjadi berkah atau bencana. Dengan diberlakukannya MEA, di satu sisi Indonesia dapat lebih mudah memperluas pasar produk nasional. Namun, jika masyarakat tidak siap, Indonesia akan sekadar menjadi pasar dan kebanjiran produk ataupun pekerja dari luar negeri.

Saat ini, publik menyadari, kesiapan masyarakat menghadapi pasar bebas masih meragukan. Dua hal yang menjadi perhatian publik adalah pasar persaingan produk dalam negeri dan tenaga kerja domestik.

Dari segi pasar tenaga kerja, hampir seluruh responden saat ini merasa tidak siap memasuki bursa kerja negara tetangga. Di samping masalah keterampilan, keraguan akan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri tampaknya menjadi alasan utama bagi 51,3 responden. Sementara itu, saat ini produk dalam negeri dinilai masih cukup bersaing dengan produk asing. Proporsi responden yang menilai positif produk domestik berimbang dengan proporsi responden yang menilai negatif.

Meskipun tantangan di depan mata, publik jajak pendapat bersikap optimistis terhadap kebijakan pemerintah baru. Tiga perempat bagian responden meyakini, pemerintah akan melindungi produk dalam negeri di era perdagangan bebas. Perlindungan itu diwujudkan dalam bentuk aturan hukum yang melindungi produk domestik ataupun memberikan bantuan modal bagi pengembangan.

Jaga kedaulatan

Hubungan ekonomi internasional tidak pernah lepas dari perkara kedaulatan. Bagi publik, kedaulatan berkaitan dengan masalah penjagaan perbatasan dan sumber daya alam Indonesia. Hampir seluruh responden menyadari, kondisi nyata wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, saat ini masih buruk. Hampir seluruh responden mengakui, seringnya kapal dan pesawat asing masuk tanpa izin di wilayah Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan.

Mudahnya pihak asing melanggar batas wilayah Indonesia menyebabkan sumber daya alam Indonesia rentan dijarah. Penjarahan tersebut, menurut enam dari sepuluh responden, telah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan karena teramat merugikan Indonesia.

Meski demikian, sebagian besar responden masih menaruh harapan di pundak pemerintahan Jokowi-JK. Harapan ini didasari, selain oleh politik luar negeri yang menekankan kedaulatan, juga oleh ketegasan pemerintah menyikapi pelanggaran batas wilayah.

Poros Maritim

Menjaga perbatasan merupakan sebagian dari ambisi besar pemerintah Jokowi-JK di bidang kelautan. Di hadapan peserta Pertemuan Puncak Asia Timur di Myanmar, Jokowi memaparkan lima pilar Poros Maritim, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim.

Pemaparan itu memiliki arti penting, yaitu sebagai penegasan komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk menjaga dan membangun kekayaan maritim Indonesia. Selain membangun infrastruktur, industri, dan pariwisata maritim, diplomasi dan pertahanan maritim menjadi bagian penting politik luar negeri pemerintahan Jokowi-JK.

Bagi separuh responden, menjadi poros maritim dunia sudah menjadi keniscayaan karena kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar adalah laut. Publik percaya, dengan menjadi poros maritim dunia, Indonesia akan makin berjaya. Kejayaan dicapai bukan hanya dari transaksi jual beli komoditas laut yang lancar, tetapi juga dari kekayaan maritim yang berhasil dijaga (81,2 persen). Artinya, apa yang disebut Jokowi sebagai perilaku ”memunggungi laut” akan segera dikikis habis. (Ayu Siantoro/Litbang Kompas)