Tunawisma Dijamin Kartu Indonesia Sehat, Kemenkes Gandeng Kemensos untuk Pendataan

Kompas.com - 15/11/2014, 21:09 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengatakan, Kartu Indonesia Sehat yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak hanya menjangkau warga negara yang memiliki identitas kewarganegaraan.

Menurut Untung, KIS juga menjamin kesehatan bagi para tunawisma yang tidak memiliki identitas jelas. "Sekarang kita masukin gepeng (gelandangan dan pengemis) yang tidak memiliki identitas warga negara. Kita mesti cari datanya siapa aja, kan dia pindah-pindah," ujar dia di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).

Untung mengakui tidak mudah mendata identitas tunawisma yang tersebar di Indonesia dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Oleh karena itu, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan tersebut. "Kemensos jangan diem-diem aja, mereka harus cari. Itu kan tugasnya mereka," kata Untung.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa tunawisma, orang cacat, dan bayi baru lahir dari keluarga miskin juga akan dijamin kesehatannya oleh pemerintah melalui KIS.

"Siapa yang menerima manfaat diperluas pada 2015. Kalau dulunya tunawisma, bayi yang baru lahir, belum dapat manfaat, (maka mereka) akan mendapatkannya nanti," ujar Eva.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X