AMPG Dukung Golkar Berada di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Doli Kurnia menegaskan, keberadaan koalisi di DPR menunjukkan demokrasi di Indonesia semakin dewasa. DPR harus bekerja sesuai fungsinya yakni sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah yang mengedepankan fungsi check and balances.

“Kita tidak menginginkan DPR menjadi lembaga yang kuat dan menjadi bagian dari pemerintah. Kita ingin DPR equal bukan (menjadi) sub-ordinat pemerintah,” kata Doli saat diskusi mingguan AMPG di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (14/11/2014).

Seperti diketahui, saat ini ada dua koalisi besar di dalam parlemen yang terdiri atas beberapa partai politik. Dua koalisi itu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Tidak bisa disalahkan jika ada partai yang membangun kekuatan untuk memperkuat parlemen guna memperkuat fungsi check and balances tersebut,” kata dia.

Doli menyesalkan, kabar yang menyebutkan bahwa keberadaan koalisi justru akan menghambat kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, kata dia, sempat pula beredar kabar yang menyatakan ada upaya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-JK saat itu.

“Sekarang yang bilang seperti itu tidak ada buktinya kan,” ujarnya.