Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Harga BBM Dinaikkan, Effendi Simbolon Tak Takut Kena Sanksi PDI-P

Kompas.com - 10/11/2014, 16:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Effendi Simbolon, tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika tak ada solusi konkret pada masalah energi. Ia bahkan tak khawatir mendapat sanksi dari PDI-P karena yakin dengan prinsipnya.

"Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja. Saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan ada hal yang konkret untuk menangani sektor energi," kata Effendi, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Effendi menjelaskan, berdasarkan pengalaman dan banyak diskusi selama berada di Komisi VII DPR pada periode sebelumnya, ada banyak hal yang dapat ditempuh pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Beberapa hal yang ia maksud berkaitan dengan penataan sektor energi nasional.

Menurut Effendi, kebijakan menaikkan harga BBM hanya merupakan cara praktis yang diambil pemerintah karena menuruti harga pasar. Sementara itu, kebijakan tersebut ia yakini tak menuntaskan jantung persoalan, dan malah menambah beban masyarakat.

Effendi yakin bahwa kritiknya telah sangat terukur terhadap rencana pemerintahan Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM. Ia mendesak rencana itu tidak digulirkan sebelum ada konsep jelas dalam menata energi nasional. (Baca: Effendi Simbolon: Rencana Kebijakan Jokowi Bertentangan dengan PDI-P)

"Jangan terburu-buru menaikkan harga BBM. Ada langkah konkret yang bisa dilakukan: bubarkan Petral dan SKK Migas, konversi, membangun kilang, membangun sarana transportasi berbasis gas, dan mengerem laju pertumbuhan otomotif," ujarnya.

DPP PDI Perjuangan telah menentukan sikap politik untuk mendukung semua kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk rencana menaikkan harga BBM yang akan dilakukan sebelum Januari 2015. (Baca: Sikap Resmi PDI-P Dukung Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM)

Semua kader PDI-P yang tak menuruti atau melawan sikap resmi itu akan diberi sanksi oleh DPP PDI-P. (Baca: PDI-P Akan Beri Sanksi Kadernya yang Tolak Kenaikan Harga BBM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com