Usut Pelanggaran di Medsos, Kapolri Tak Masalah Polisi Dibenci Masyarakat

Kompas.com - 04/11/2014, 14:31 WIB
Kapolri Jendral Sutarman fidel ali/kompas.comKapolri Jendral Sutarman
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman memastikan, kedepan Polri akan terus bertindak tegas kepada pelaku pelanggaran hukum di media sosial. Meski banyak protes dari masyarakat terkait langkah tersebut, pihaknya tak akan terpengaruh dan tetap akan menegakkan hukum.

"Biarkan saja polisi disalahkan terus. Itu resiko penegakan hukum. Biarkan saja polisi dibenci oleh masyarakat. Kalau kita menegakkan hukum dan tidak disenangi, berarti sudah benar," kata Sutarman dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja Dalam Rangka Sinergitas Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2014, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, serta gubernur, kapolda, dan kabinda dari seluruh Indonesia.

Sutarman menyadari bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang bisa menyampaikan segala pendapatnya di media sosial. Namun, aktivitas di media sosial kemudian menyinggung seseorang atau sekelompok orang, maka hukum harus ditegakkan.

Sutarman mencontohkan kasus Florence yang menghina warga Yogyakarta di media sosial. Sikap Florence itu, kata dia, sah-sah saja jika tak menyinggung siapapun. Namun, nyatanya warga Yogyakarta mengadukan Florence sehingga kepolisian mau tidak mau harus bertindak.

"Gubernur DIY memang sudah memaafkan, tapi rakyatnya belum," ujar dia. (baca: Sultan Berharap Flo Tetap di Yogya dan Selesaikan Kuliahnya)

Contoh terbaru, lanjut Kapolri, adalah kasus Muhammad Arysad yang menghina Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kasus ini, kata Sutarman, lebih parah dan kompleks karena Arsyad menggunakan penghinaan dengan gambar porno. (baca: Kapolri: Proses Hukum Penghina Jokowi Jalan Terus)

"Kalau kita biarkan, dampaknya bisa dilihat oleh anak-anak. Nanti ada penyimpangan seksual di berbagai daerah, nanti yang disalahkan kita lagi," keluhnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

18 Lembaga Akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

Nasional
Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Nasional
Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Nasional
17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

Nasional
Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X