Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Widjajanto Ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet

Kompas.com - 29/10/2014, 20:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Andi Widjajanto, mantan Deputi Tim Transisi, akhirnya tak benar-benar "pensiun" seperti yang disebutkan sebelumnya. Presiden Joko Widodo menunjuk Andi sebagai Sekretaris Kabinet. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Kemensetneg, Rabu (29/10/2014).

"Iya, menunggu pelantikan," ujar Pratikno.

Meski belum ada pelantikan, Pratikno mengaku sudah terus bekerja bersama dengan Andi mengurus segala kebutuhan kabinet hingga kementerian. Pada Rabu siang hingga malam ini, misalnya, Pratikno bertemu dengan Andi dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago untuk menyusun sejumlah peraturan presiden untuk membentuk kementerian dan badan baru.

"Kami masih kerja bareng terus, Setkab dan Sesneg," ungkap Pratikno.

Saat dikonfirmasi soal penunjukan tersebut, Andi pun berkilah. Pengamat pertahanan itu mengaku, dia hanya berperan sebagai mantan Deputi Tim Transisi dalam rapat hari ini.

"Saya belum dapat info. Saya di sini sebagai Deputi Transisi, di bawahnya ada pokja kelembagaan. Jadi, mengawal Pratikno yang juga bagian dari transisi," imbuh Andi.

Andi hanya menjelaskan bahwa Jokowi berencana melakukan penguatan Kantor Kepresidenan yang dikelapai oleh Kepala Staf Kepresidenan. Di bawahnya adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

"Semua itu akan berada dalam satu kotak kepresidenan," ucap dia.

Sebelumnya, Andi memang menjadi salah satu mantan Deputi Tim Transisi yang paling aktif dalam proses seleksi menteri. Selain Andi, ada nama Rini Soemarno dan Hasto Kristyanto. Banyak yang menduga bahwa ketiga orang itu akan mendapat posisi dari Jokowi. Rini sudah lebih dulu didaulat sebagai Menteri BUMN. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com