Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Paripurna Ricuh Lagi, Politisi PPP Marah dan Membalikkan Meja

Kompas.com - 28/10/2014, 16:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan Dewan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore, berlangsung ricuh. Sidang ditutup tanpa hasil, dan berujung insiden pembalikan meja oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.

Sejak sidang baru dimulai, PPP menjadi partai yang paling banyak melakukan interupsi. PPP dari kelompok Romahumuziy memprotes komposisi pimpinan Fraksi PPP di bawah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Komposisi pimpinan fraksi dari kelompok Suryadharma tiba-tiba muncul bersama komposisi fraksi dari Koalisi Merah Putih untuk diajukan sebagai paket dalam alat kelengkapan Dewan. Hingga saat ini, PPP dari kelompok Romahurmuziy merasa belum mengajukan komposisi fraksi ke DPR.

Di tengah perdebatan dan interupsi yang alot, Hasrul mencoba maju ke depan meja pimpinan sidang untuk menunjukkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu menunjukkan keputusan yang menetapkan PPP versi Romahurmuziy sebagai PPP yang sah secara hukum.

Tak diketahui apa yang dibicarakan Hasrul dengan pimpinan sidang. Namun, setelah itu, dia kembali ke mejanya dengan wajah kecewa. Selanjutnya, pimpinan sidang langsung bertanya kepada setiap fraksi di Koalisi Indonesia Hebat yang hingga saat ini belum menyerahkan komposisi pimpinan fraksi. Setiap fraksi kompak tak menanggapinya, dan mengalihkan pertanyaan pimpinan dengan mengungkit kembali masalah internal PPP.

Karena tak ada jawaban jelas, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto selaku pimpinan sidang akhirnya menutup sidang. Tak ada pemberitahuan kapan sidang akan kembali dilanjutkan.

Sesaat setelah sidang dihentikan, Hasrul langsung membalikkan meja di depannya. Hal itu menimbulkan suara cukup keras sehingga seisi ruangan melihat ke arah sumber suara. Beberapa anggota DPR menanggapinya dengan mengeluarkan celetukan-celetukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com