Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Kami Benteng Terakhir jika Kabinet Jokowi Mengecewakan

Kompas.com - 25/10/2014, 16:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Seknas Jokowi Raharja Waluyo Jati mengatakan, hingga kini para relawan masih optimistis bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memegang komitmen membentuk kabinet yang bersih.

Jika ternyata kabinet yang terbentuk jauh dari harapan rakyat, kata Raharja, para relawan siap menjadi barisan terakhir yang dipercaya rakyat untuk mengawal pemerintah.

"Meski komposisi terburuk pun peran kami berlipat ganda. Kami para relawan akan jadi benteng terakhir dari kepercayaan rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi-JK," ujar Raharja dalam diskusi bertajuk "Kabinet Satu Suara Rakyat" di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Raharja menegaskan, relawan tidak akan meninggalkan Jokowi-JK kendati kepercayaan masyarakat luntur lantaran memasukkan orang-orang yang salah dalam kabinetnya.

Peran relawan, kata Raharja, justru semakin berlipat ganda untuk memberi masukan dan mengawal pemerintahan yang berjalan.

"Saat dia jadi presiden, komitmen kita 'jangan pisahkan Jokowi dari rakyat dan jangan biarkan Jokowi sendirian'," kata Raharja. Lagi pula, kata dia, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif tidak hanya untuk mengangkat menteri, tetapi juga berhak memberhentikannya.

Menurut Raharja, masukan relawan akan menjadi pertimbangan Jokowi untuk mempertahankan atau mengganti anggota kabinetnya.

"Penilaian kinerja jangan terlalu lama, satu tahun saja," ujar Raharja. Semenjak dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan nama-nama menterinya pada Rabu (22/10/2014) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk membangun panggung yang dilengkapi dengan tata pencahayaan yang sedemikian rupa hingga menyiapkan makanan dalam jumlah besar.

Namun, rencana tersebut batal. Kemudian pada Jumat (24/10/2014) malam pun sinyalemen pengumuman menteri semakin kuat. Saat itu, Kalla mengatakan akan segera mengumumkan kabinetnya setelah menerima rekomendasi terkait empat nama calon menteri dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com