Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Soal Pengumuman Kabinet Jokowi, Tak Ada Istilah Mundur

Kompas.com - 23/10/2014, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah bermaksud mengulur waktu dalam mengumumkan kabinet. Menurut Hasto, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah dilantik untuk mengumumkan kabinetnya.

"Kami meluruskan, terkait rencana pengumuman seluruh kabinet pemerintahan baik Jokowi dan Jusuf Kalla, tidak ada istilah mundur atau maju karena berdasarkan undang-undang, presiden punya waktu 14 hari sejak dilantik," kata Hasto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Selain itu, Hasto mengatakan, lamanya Jokowi mengumumkan kabinetnya karena ingin memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi tengah melakukan pendalaman dan pengkajian untuk memastikan agar bisa membentuk pemerintahan bersih. Salah satu yang dilakukan Jokowi adalah dengan menelusuri jejak rekam melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal lain yang menjadi perhatian Jokowi adalah terkait dengan penggabungan kementerian dan perubahan nama kementerian. Menurut Hasto, Jokowi masih menunggu balasan surat tertulis terkait permintaan pertimbangan yang disampaikan Jokowi atas perubahan nomenklatur di delapan kementerian.

"Begitu banyak analisis, spekulasi terkait penyusunan kabinet yang ada, dalam era demokrasi ini memang sah-sah saja. Tapi kami mohon betul-betul mari kita tunggu momentum sangat baik bagi Presiden Jokowi," ujar dia.

Ia menyebutkan, nama-nama yang dipanggil Jokowi sejak Senin hingga hari ini adalah tokoh-tokoh yang diproyeksikan masuk ke dalam kabinet.

Sebelumnya, Jokowi diperkirakan akan mengumumkan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (22/10/2014). Namun, acara itu batal meskipun media dan para pejabat dari Pelabuhan Tanjung Priok sudah hadir. Sebuah panggung dengan tata cahaya yang dibuat elegan juga sudah dipasang, tetapi akhirnya dirombak kembali setelah adanya pembatalan tanpa penjelasan dari Jokowi.

Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan bahwa Jokowi memang tidak berencana melakukan pengumuman kabinet tadi malam. Menurut dia, Pasukan Pengamanan Presiden hadir di lokasi hanya untuk melakukan persiapan sebelum Jokowi benar-benar menggunakan tempat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

Nasional
MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

Nasional
Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Nasional
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com