Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Besar Pengaruh Megawati dalam Penyusunan Kabinet Jokowi-JK?

Kompas.com - 23/10/2014, 07:43 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pertimbangan para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menyusun kabinetnya. Seberapa besar pengaruh Megawati terhadap proses tersebut?

JK mengatakan, masukan dari pimpinan partai politik penting.

"Karena di ujungnya nanti kalau ada apa-apa, yang dukung, yang bela itu parpol juga, maka konsul dengan pimpinan parpol penting itu, apalagi parpol usulkan calon bagian koalisi partai itu," kata Kalla dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab pada acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Selasa (22/10/2014) malam.

Masukan parpol , kata JK, khususnya mengenai nama-nama yang diajukan untuk mengisi kabinet. Meski demikian, pimpinan parpol juga mengetahui rencana struktur kabinet secara keseluruhan.

"Harus ada harmonisasinya, kita kan mementingkan musyawarah sehingga harmonisasi harus diketahui," kata JK.

Namun, lanjut dia, keputusan mengenai siapa saja orang yang akan mengisi kabinet tetap menjadi kewenangan Jokowi selaku presiden. JK memastikan pengumuman susunan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini. Sejauh ini, Jokowi-JK masih merampungkan susunan kabinet. Menurut dia, diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi orang-orang yang akan bekerja dalam kabinet selama lima tahun ke depan.

"Dibutuhkan satu dua hari lagi lah, akan lebih mantap karena ini kan bekerja lima tahun ke depan, saya kira minggu ini," ujar dia.

Sebelumnya, JK juga mengakui ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik, diakui JK bukan hal yang mudah.

Kesulitan lainnya, kata JK, bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai. Selain itu, menurut dia, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.

Dalam menyusun kabinet, Jokowi-JK juga mempertimbangkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas permintaan Jokowi, KPK melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri. Hasilnya, ada calon menteri yang ditandai warna kuning dan merah.

Warna kuning menandakan calon tersebut pernah dilapori masyarakat, sedangkan warna merah mengindikasikan calon itu terlibat kasus dugaan korupsi.

Jokowi dikabarkan menyodorkan 43 nama. Dari jumlah itu, Jokowi akan memutuskan 33 orang masuk menjadi anggota kabinetnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com