Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tolak Hadiri Paripurna Dadakan untuk Penetapan Alat Kelengkapan Dewan

Kompas.com - 22/10/2014, 14:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang paripurna DPR RI yang mengagendakan penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) dilanjutkan kembali, Rabu (22/10/2014) sore pukul 16.00 WIB. Partai Nasdem langsung menyatakan keberatannya dan menolak menghadiri dalam paripurna tersebut.

Juru bicara fraksi Nasdem, Zulfan Lindan, menjelaskan, agenda sidang paripurna tersebut dijadwalkan secara mendadak tanpa proses yang seharusnya dilakukan. "Proses paripurna itu ada pertemuan dulu antara fraksi-fraksi. Rapat dan pertemuan dulu, konsultasi, karena paripurna ini berkaitan dengan penganti badan musyawarah," kata Zulfan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).

Zulfan juga tidak bisa menerima alasan bahwa rapat paripurna kali ini adalah lanjutan dari rapat paripurna ke-5 pada 21 Oktober kemarin. Menurut dia, rapat tersebut sudah ditutup dan tidak bisa dilanjutkan lagi. "Jadi kalau misalnya pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat seperti paripurna berjalan sendiri tanpa arah, tanpa alasan yang kuat, tentu kami tidak bisa hadir," ujar Zulfan.

Dalam rapat paripurna ke-5 kemarin, lima fraksi telah menyerahkan komposisi nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan. Fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKS. Adapun lima fraksi lain belum menyerahkan komposisi nama, yakni Fraksi PDI-P, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com